Anggota DPR dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menilai bahwa Perpres 54/2020 tidak menghormati proses pembahasan anggaran...
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menilai bahwa Perpres 54/2020 tidak menghormati proses pembahasan anggaran yang telah berlangsung di DPR bersama pemerintah sebelumnya. Foto/dpr.go.id- Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 dikritisi oleh sejumlah fraksi di DPR.
Wakil Ketua Komisi X DPR ini menjelaskan restrukturisasi di K/L yang menjadi mitra Komisi X DPR RI antara lain penggabungan urusan Pendidikan Tinggi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan penggabungan Badan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Pariwisata. Dan itu semua menimbulkan konsekuensi pada penganggaran.
Fikri pun menyinggung soal ketentuan Pasal 19 Undang-undang tentang APBN 2020 yang mengatur pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi K/L. Namun melalui Perpres Nomor 54/2020 ini, pemerintah seolah mengabaikan proses legal formal yang telah berlangsung dan berlandaskan peraturan yang lebih tinggi, yakni undang-undang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perpres No 54/2020 Berpotensi Reduksi Hak Konstitusional DPRPerpres No 54 Tahun 2020 berpotensi mereduksi hak konstitusional DPR RI yang sudah dimandatkan dalam UUD 1945.
Baca lebih lajut »
Habib Aboe Sesalkan Jokowi Terbitkan Perpres APBN, Inkonstitusional?Anggota DPR Fraksi PKS Habib Aboe, menyesalkan Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. HabibAboe
Baca lebih lajut »
26 Pasien Positif Covid-19 di KM Lambelu Diisolasi di Dalam Kapal - Tribunnews.comKonsumsi makan per awak didrop dari darat sehingga tidak ada proses masak memasak di atas kapal.
Baca lebih lajut »
DPR Juga Bentuk Tim Pengawas Penanganan Covid-19 |Republika OnlineTim Satgas tidak menggunakan anggaran DPR melainkan sumbangan inisiatif anggota DPR.
Baca lebih lajut »
F1 2020 Harus Dimulai Juli untuk Hindari Kekacauan EkonomiF1 2020 yang kini ditunda karena pandemi virus corona dinilai harus bergulir paling lambat Juli 2020 untuk menghindari kekacauan ekonomi.
Baca lebih lajut »
Tiga Provokator Penolakan Jenazah Covid-19 Dijerat Pasal BerlapisTiga Provokator Penolakan Jenazah Covid-19 Dijerat Pasal Berlapis. Ketiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penolakan pemakaman jenazah di TPU Siwarak pada 9 April 2020 tersebut masing-masing THP (31) BSS (54) dan S (60)
Baca lebih lajut »