Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diketuk DPR, hingga saat...
tersebut. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku belum tahu terkait perppu tersebut. Begitu pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahkan enggan berkomentar soal .
Dalam revisi tersebut, pasal-pasal yang direvisi menyangkut “senjata ampuh” KPK dalam meringkus para koruptor dilucuti mulai penyadapan yang harus mendapat izin Dewan Pengawas hingga KPK bisa menerbitkan SP3 . Akibat revisi UU KPK tersebut, lembaga antirasuah tersebut dinilai seperti macan ompong, karena KPK tidak memiliki “keistimewaan” lagi sehingga hampir mustahil bisa menumpas korupsi yang kita tahu sudah sangat mengkhawatirkan ini. Intinya, masyarakat merasa KPK telah dilemahkan.
Di sisi lain, pemerintah seperti bimbang dengan karena mayoritas partai-partai pendukung ternyata masih bergeming dengan revisi UU KPK. Mereka rata-rata tidak ingin Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah disahkan DPR.Terjadi tarik-menarik kepentingan antara kedua kubu tersebut. Antara memenuhi aspirasi mayoritas suara masyarakat atau menyetujui desakan dari para partai-partai politik yang selama ini telah mendukungnya.
Semua sadar sesadar-sadarnya bahwa korupsi merupakan biang masalah di negara ini. Korupsi telah membuat negara ini tertinggal dengan negara-negara tetangga yang sebelumnya berada di bawah kita. Karena memang korupsi ini telah merusak tatanan bangsa, tidak saja telah menggarong uang negara, tapi juga telah merusak mental para pejabat dan aparat hukum.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Tunggu Kepastian antara Perppu atau UU KPKKPK saat ini hanya fokus pada pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »
Jokowi Pertimbangkan Perppu Cabut UU KPK, Kamu Setuju atau Tidak?Rentetan demo mahasiswa telah digelar untuk menolak UU KPK. Jokowi kemudian mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu guna mencabut UU KPK itu. Kamu setuju, detikers? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya! UUKPK PerppuUUKPK
Baca lebih lajut »
Jokowi Pernah Terbitkan 4 Perppu Termasuk soal UU KPK, Seperti Apa Kondisi Saat Itu?Sebanyak empat Perppu telah diterbitkan semasa periode pertama Presiden Joko Widodo.
Baca lebih lajut »
Tak Ada Kegentingan Memaksa, Perppu UU KPK InkonstitusionalSejumlah mahasiswa telah mengajukan uji materi, sehingga perppu akan tumpang tindih dengan putusan MK nanti.
Baca lebih lajut »
Jokowi Diminta Tak Goyah Terbitkan Perppu Cabut UU KPK yang BaruPresiden Jokowi masih mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK. Sikap Jokowi pun diminta untuk kembali kepada jatidiri. Simak selengkapnya di sini:
Baca lebih lajut »
Tak Bisa Berharap Banyak dari Uji Materi, Perppu Benteng Terakhir untuk UU KPKMenurut Pukat UGM, uji materi bukan solusi atas permasalahan UU KPK. Perppu adalah jawabannya.
Baca lebih lajut »