Perppu Pemilu hadir mengakomodasi kelahiran daerah otonomi baru di Papua. Namun, perppu juga mengatur beberapa hal seperti nomor urut partai yang tak berubah. Karena itu, perppu dianggap tak menyelesaikan soal pemilu. Polhuk AdadiKompas
Sorotan terhadap perppu yang baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin ini mengemuka pada diskusi bertajuk “Merawat Asa Masyarakat Sipil Mendorong Penataan Pemilu” yang digelar Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia pada Selasa . Diskusi menghadirkan pembicara seperti Direktur Eksekutif NETGRIT Hadar Nafis Gumay, Direktur Pusat Studi Konstitusi Feri Amsari, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Peneliti PSHK Muhammad Nur Ramadhan.
JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7/2017 tentang Pemilu dinilai tidak akan menyelesaikan masalah kesemrawutan aturan dalam pemilu. Dibandingkan dengan menerbitkan perppu jelang pemilu, masyarakat sipil menilai perlu revisi UU Pemilu terlebih dahulu yang lebih komprehensif setelah penyelenggaraan Pemilu 2024 rampung.
Sorotan terhadap perppu yang baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin ini mengemuka pada diskusi bertajuk ”Merawat Asa Masyarakat Sipil Mendorong Penataan Pemilu” yang digelar Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia pada Selasa . Diskusi menghadirkan pembicara seperti Direktur Eksekutif NETGRIT Hadar Nafis Gumay, Direktur Pusat Studi Konstitusi Feri Amsari, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Peneliti PSHK Muhammad Nur Ramadhan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perppu Pemilu Telah Terbit, Akomodasi Pemilu di 4 DOB PapuaPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Perppu Pemilu telah terbit.
Baca lebih lajut »
DPR: KPU Harus Tetap Lanjutkan Pemilu Meski Perppu Provinsi Baru Papua Belum Terbit | merdeka.comMenurutnya, jika Pemerintah tidak menerbitkan Perppu Pemilu, maka pelaksanaan Pemilu 2024 tidaklah cacat hukum.
Baca lebih lajut »
Jokowi Teken Perppu Pemilu, KPU di 4 Provinsi Baru Papua Segera Dibentuk | merdeka.comJokowi Teken Perppu Pemilu, KPU di 4 Provinsi Baru Papua Segera Dibentuk
Baca lebih lajut »
Presiden Terbitkan Perppu Pemilu Terkait 4 Provinsi Baru di PapuaPresiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 1 Tahun 2022 yang di antara ketentuannya mengatur dampak pembentukan empat provinsi baru di Papua
Baca lebih lajut »
Perppu Pemilu, Nomor Urut Parpol Parlemen Tidak Diganti di Pemilu 2024Dalam Perppu Pemilu, nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 yang memiliki kursi parlemen tidak diganti atau tetap seperti nomor urut saat Pemilu 2019 lalu.
Baca lebih lajut »