Perppu KPK bisa saja dibatalkan karena tidak mendapat persetujuan DPR dan berpotensi mengadu domba masyarakat. PerppuKPK
- Presiden Joko Widodo diminta tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi .Analis Politik Sulthan Muhammad Yus menyadari Perppu boleh dikeluarkan Presiden Joko Widodo jika dalam keadaan darurat atau kebuntuan peraturan.
"Maka jika DPR telah ada kebulatan tekad untuk merevisi UU KPK, maka langkah presiden bisa dilihat sebagai atraksi politik semata. Ujungnya Perppu bisa dibatalkan karena tidak mendapat persetujuan DPR. Nah ini kan sama saja dengan mengadu domba rakyat dengan wakilnya," kata Sulthan saat dihubungi. Karena itu, jangan sampai karena prasangka buruk sebagian pihak, Perppu dikeluarkan."Saya pikir negara tidak perlulah menghabiskan energi untuk hal-hal prejudice semacam ini," tegasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Analis sebut penerbitan Perppu KPK berpotensi timbulkan konflik baruAnalis Politik Sulthan Muhammad Yus menyebutkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU KPK yang baru disahkan oleh DPR akan ...
Baca lebih lajut »
Perppu KPK Berpotensi Jerumuskan Presiden ke Jurang KehancuranPenerbitan Perppu KPK sebelum revisi UU KPK sah diundangkan bisa melanggar UU Nomor 12 tahun 2011. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
KPK Tunggu Kepastian antara Perppu atau UU KPKKPK saat ini hanya fokus pada pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »
Jokowi Pertimbangkan Perppu Cabut UU KPK, Kamu Setuju atau Tidak?Rentetan demo mahasiswa telah digelar untuk menolak UU KPK. Jokowi kemudian mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu guna mencabut UU KPK itu. Kamu setuju, detikers? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya! UUKPK PerppuUUKPK
Baca lebih lajut »
Perppu UU KPK Jadi Terbit Tidak, Pak Jokowi?Hampir seminggu sejak Presiden Jokowi memberi sedikit angin segar bagi pemberantasan korupsi. Namun sampai kini Jokowi belum juga menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Pakar: Tidak ada kegentingan memaksa, Perppu KPK bisa inkonstitusionalPakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji berpendapat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ...
Baca lebih lajut »