DPD PERPAT minta evaluasi perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan dari kasus dugaan megakorupsi timah.
DPD Perkumpulan Putra-Putri Tempatan Bangka Belitung ( PERPAT ) mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Komisi III DPR RI terkait dugaan megakorupsi tata niaga timah senilai Rp 271 triliun. Dalam surat bernomor 001/RDP/DPP PERPAT . BABEL/I/2025, mereka menyoroti kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dan meminta evaluasi ulang terhadap perhitungan kerugian yang digunakan dalam proses hukum.
Surat itu juga ditembuskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Komnas HAM, Kemenko Polhukam, PT. Timah Tbk, Kejaksaan Agung RI, dan sejumlah pihak terkait. PERPAT mengaku keprihatinan atas penggunaan perhitungan ahli lingkungan yang dinilai tidak relevan dalam konteks kerugian keuangan negara. Dalam kasus ini, ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo menyebutkan kerugian negara sebesar Rp 271.069.740.060 akibat kerusakan lingkungan yang mencakup 170.363 hektar. PERPAT menilai bahwa Bambang tidak memiliki kompetensi untuk menghitung kerugian keuangan negara. PERPAT juga menyoroti pernyataan Bambang dalam persidangan yang dianggap tidak profesional, dan menyebut perhitungan kerugian yang diajukan tidak memisahkan antara IUP milik PT. Timah Tbk dan smelter swasta lainnya
MEGAGORUPSI TIMAH PERPAT KERUGIAN NEGARA PERTANIAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Kerugian Negara Rp271 Triliun di Kasus Korupsi Timah, Perpat Ajukan RDP ke DPR RIBerita Soal Kerugian Negara Rp271 Triliun di Kasus Korupsi Timah, Perpat Ajukan RDP ke DPR RI terbaru hari ini 2025-01-07 03:30:35 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Dwi Ayu Dharmawati Korban Penganiayaan Hadiri RDP Komisi III DPRKorban kasus penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti George Salim, Dwi Ayu Dharmawati, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 17 Desember 2024.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Siap Ajukan Amnesti 44 Ribu Narapidana ke DPR Awal Tahun 2025Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan dirinya sudah berkoordinasi demgan Kementeroan Imipas perihal pengajuan tersebut.
Baca lebih lajut »
Merasa Janggal dengan Vonis Harvey Moeis, Komisi III DPR Dorong Jaksa Ajukan BandingBerita Merasa Janggal dengan Vonis Harvey Moeis, Komisi III DPR Dorong Jaksa Ajukan Banding terbaru hari ini 2024-12-27 05:48:30 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi II DPR Ingatkan Calon Kepala Daerah yang Ajukan Gugatan Pilkada: Putusan MK FinalPengajuan permohonan ke MK biasanya berangkat dari keyakinan pasangan calon terkait dugaan pelanggaran selama proses pemilu
Baca lebih lajut »
Keterwakilan Perempuan, Ketua Komisi II DPR: Tahun Ini Puncaknya Khususnya di DPRKetua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di dunia politik Indonesia. Bahkan menurutnya tahun ini puncaknya
Baca lebih lajut »