Pengajuan permohonan ke MK biasanya berangkat dari keyakinan pasangan calon terkait dugaan pelanggaran selama proses pemilu
Foto ilustrasi: Hakim Konstitusi Arief Hidayat memimpin panel III sidang pendahuluan sengketa Pileg 2024 untuk DPR RI, DPD, DPR D Provinsi, DPR D Kabupaten/Kota untuk Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Utara dan Sumatera Selatan di gedung Mahkamah Konstitusi , Kamis .
"Sifat putusan MK yang final dan mengikat harus menjadi akhir dari perselisihan para pihak," kata Irawan kepada wartawan, Kamis . Politikus Partai Golkar itu memahami bahwa pengajuan permohonan ke MK biasanya berangkat dari keyakinan pasangan calon terkait dugaan pelanggaran selama proses pemilu. Ia percaya MK mampu menangani permohonan tersebut dengan profesionalisme dan pengalaman yang dimiliki.
Secara khusus, Ahmad menyoroti penyelesaian sengketa dari daerah yang menggunakan sistem noken, seperti di Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Dpr Ahmad Irawan Mahkamah Konstitusi Mk Sengketa Pilkada
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR: Panja Komisi III DPR dibentuk tak hanya soal Tom LembongAnggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum yang dibentuk oleh Komisi III DPR RI tidak akan spesifik hanya ...
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR ingatkan PT KIMA perhatikan ekonomi masyarakatKomisi VII DPR RI mengingatkan Direksi PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) agar memperhatikan perekonomian masyarakat sekitar berkaitan minimnya pemberdayaan ...
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR ingatkan pemda jaga integritas selama tahapan pilkadaWakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk menjaga integritas selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung“Kalau ...
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR ingatkan penjabat kepala daerah jaga netralitasWakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengingatkan penjabat kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat menjaga netralitas ...
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Ingatkan Bawaslu, Pantau Penyaluran Bansos di Wilayah Bencana Jelang Pilkada SerentakPenyaluran bansos di wilayah bencana harus dipantau.
Baca lebih lajut »
Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan BeratJPNN.com : LDII menggandeng MPR untuk mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai kebangsaan, terutama soal Pancasila, UUD 1945.
Baca lebih lajut »