Pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepemimpinan harus estafet berkelanjutan bukan seperti meteran pom bensin mendapat dukungan dari Banggar DPR
- Pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepemimpinan harus estafet berkelanjutan bukan seperti meteran pom bensin mendapat dukungan dari Badan Anggaran DPR RI.
Menurutnya tidak menjadi masalah jika presiden yang baru mengembangkan program yang dibuat pemimpin sebelumnya demi keberlanjutan. "Sehingga dari presiden ke presiden melanjutkan apa yang belum dan mengakselerasi visi misi presiden sebelumnya. Jangan kemudian setiap ganti presiden, program baru, program lama terbengkalai. Ini yang kita hindari," ujar Said di gedung DPR, Jumat .Untuk memastikan program tetap berjalan, Said yang juga Ketua DPP PDIP ini akan memonitor APBN yang didapat pemerintah dimaksimalkan dengan baik.
"Oleh karenanya, kita ingin memastikan di APBN nanti tahun 2024 itu penyelesaian tuntas terhadap program strategis Presiden RI Pak Jokowi supaya tidak meninggalkan sisa, kalau toh ada sisa maka dalam pembahasan APBN tahun depan untuk 2025 akan kita tuntaskan setuntas-tuntasnya," ujar Said.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sekjen DPR: Permintaan Kursi ke Garuda Indonesia Demi Kepentingan Tugas PengawasanSekjen DPR sebut kursi tim pengawas haji DPR dibayar penuh oleh Sekretariat DPR
Baca lebih lajut »
Legislator Komisi I Nilai Jokowi Mampu Pengaruhi Belanda Akui Kemerdekaan IndonesiaAnggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengapresiasi Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Putri Ariani Dapat Sangu dari Presiden Jokowi, Bekal untuk Lanjutkan Kompetisi AGTBeberapa waktu lalu, Putri Ariani sempat diundang ke Istana Negara untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo sekaligus diberikan sangu untuk bekalnya nanti.
Baca lebih lajut »
Lepas 40 Anggota DPR, Muhaimin: Pengawas Haji tak Hanya Pakai GarudaKata Muhaimin, pernyataan Garuda terkait tambahan kursi untuk 80 anggota DPR salah.
Baca lebih lajut »
Jokowi akan Kunjungi Papua Nugini, DPR: Harus Bahas Isu InvestasiJokowi dijadwalkan berkunjung ke Papua Nugini pada 6 hingga 7 Juli 2023. DPR pun bahas soal investasi.
Baca lebih lajut »
Sekjen DPR: Permintaan pada Garuda Indonesia untuk Tim Pengawas Haji DPRDalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR RI membentuk dua tim pengawasan yakni tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji.
Baca lebih lajut »