Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengapresiasi Presiden Jokowi
ANGGOTA Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengapresiasi Presiden Jokowi. Kerja keras Jokowi selama sembilan tahun memimpin Indonesia berhasil menuai banyak presentasi, termasuk pengakuan eks penjajah Nusantara, Belanda, setelah 78 tahun.
Menurut dia Belanda telah mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini membuktikan Indonesia telah berhasil meyakinkan dunia akan kiprah di berbagai bidang pembangunan."Dengan itu negara-negara yang dulunya menjajah kita, mendikte kita, akhirnya mengakui keunggulan dengan cara-cara melihat sejarah bangsa," katanya.Politisi Partai Golkar ini juga menyatakan Indonesia harus mengejar konsekuensi atas pengakuan Belanda ini.
"Belanda mengakui 1945 sebagai tahun kemerdekaan Indonesia, dengan mengabaikan para penolak. Karena alasan hati nurani Belanda mengakui sepenuhnya dan tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945," kata Mark Rutte di hadapan parlemen Belanda. Rutte mencontohkan, misalnya, kerajaan Belanda sudah mengirimkan telegram ucapan selamat ke Indonesia pada 17 Agustus setiap tahun. Hingga saat ini, pemerintah Belanda secara resmi selalu menganggap 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sekjen DPR: Permintaan Kursi ke Garuda Indonesia Demi Kepentingan Tugas PengawasanSekjen DPR sebut kursi tim pengawas haji DPR dibayar penuh oleh Sekretariat DPR
Baca lebih lajut »
MKD DPR panggil Ketua Komisi VII dan pengadu dugaan seksual verbalWakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam mengatakan bahwa MKD DPR telah memanggil Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto selaku ...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Mendikbudristek Rajin Turun ke LapanganDPR meminta Kemendikbudristek melakukan perbaikan tata kelola perguran tinggi.
Baca lebih lajut »
Tolak Ekspor Pasir Laut, Komisi VII: PP No.26/2023 Saling Tumpang TindihWAKIL Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman secara tegas menolak kebijakan pemerintah mengenai ekspor pasir laut
Baca lebih lajut »
Jreng..DPR Minta Penawaran Divestasi Saham Vale Dikocok UlangKepemilikan saham publik di RI milik Vale Indonesia itu diketahui Anggota Komisi VII DPR kebanyakan milik asing.
Baca lebih lajut »
DPR Sebut LPG Subsidi Banyak Dioplos, Pertamina Bilang BeginiMaraknya pengoplosan LPG 3 kg menjadi sorotan dalam RDP Komisi VII DPR dengan Pertamina.
Baca lebih lajut »