Agus Harimurti Yudhoyono tegasnya ia tak tahu soal penerbitan ratusan SHGB di perairan Tangerang. Lantaran SHGB terbit 2023 dan ia jadi Menteri ATR/BPN di 2024.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono saat menggelar konferensi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa .
Pria yang biasa disapa AHY itu menyatakan, sertifikat diterbitkan pada 2023, sedangkan dirinya baru dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Februari 2024. AHY menyampaikan, jika terbukti ada pelanggaran di penerbitan sertifikat itu, bisa ditindak sampai dengan pencabutan SHGB. Saat ini, pihak Kementerian ATR/BPN masih menyelidiki penerbitan 263 SHGB dan 17 SHM di perairan yang dipagai sepanjang 30 km tersebut.
Pagar Laut Tangerang Sertifikat Hak Guna Bangunan Sertifikat Hak Milik Menteri Atr Bpn Badan Pertanahan Nasional
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pagar Laut Bambu di Tangerang: Pemprov DKI dan KKP Beraksi, Menteri ATR/BPN Didesak Bertanggung JawabPagar laut berbahan bambu sepanjang 30 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten, yang telah memicu protes nelayan karena menghalangi aktivitas mereka, menjadi perhatian pemerintah. Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan pengukuran dan menegaskan tidak ada perpanjangan pagar. Presiden Prabowo Subianto menugaskan KKP untuk segera menyelesaikan penyelidikan, sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pagar itu tidak terkait proyek tanggul laut raksasa. Pemprov Banten juga didesak untuk lebih proaktif dalam menangani permasalahan ini.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR/BPN Bongkar Pemilik Sertifikat HGB di Pagar Laut TangerangMenteri ATR/BPN mengakui lahan yang dibatasi pagar laut sudah bersertifikat. Pengamat menilai perlu langkah investigasi untuk memastikan status sertifikat tersebut.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Akui Pagar Laut Tangerang Bersertifikat HGB, Ini Daftar PemiliknyaMenteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap data terkait sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang terbit untuk pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Terdapat 263 sertifikat HGB yang terbit, yang terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Nusron juga menjelaskan bahwa sertifikat HGB dapat dibatalkan jika ditemukan cacat material, cacat prosedural, atau cacat hukum selama masa berlaku belum mencapai lima tahun. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi BHUMI ATR/BPN untuk melakukan pengecekan terkait hal ini.
Baca lebih lajut »
Sertifikat Tanah di Kawasan Pagar Laut Tangerang Diteliti Kementerian ATR/BPNKementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyelidiki adanya sertifikat tanah di kawasan pagar laut Tangerang yang ditemukan masyarakat melalui situs BHUMI. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membenarkan adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama berbagai entitas, termasuk PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa, dan perorangan. Kementerian ATR/BPN akan mengecek lokasi sertifikat dan kemungkinan terjadinya pelanggaran di dalam garis pantai. Jika terbukti, sertifikat akan dievaluasi, ditinjau ulang, dan penindakan akan diambil terhadap pihak yang terlibat.
Baca lebih lajut »
Kementerian ATR/BPN Panggil KJSB Terkait Pengukuran Tanah Proyek Pagar Laut TangerangMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil Kantor Jasa Survei Berlisensi (KJSB) yang terlibat dalam pengukuran tanah untuk proyek pagar laut di Tangerang. Kementerian ATR/BPN akan memastikan apakah prosedur pengukuran yang dilakukan KJSB telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN Minta Maaf Terkait Progam Makan Bergizi GratisPresiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kompak meminta maaf kepada publik terkait kegaduhan dan isu yang berkembang terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo meminta maaf kepada orang tua dan murid yang belum merasakan manfaat program MBG, karena program tersebut baru saja dimulai dan membutuhkan waktu untuk menjangkau seluruh rakyat. Dia menjelaskan bahwa proses administrasi dan pengamanan dana membutuhkan waktu, namun telah memerintahkan para menterinya untuk mencari cara terbaik dan tercepat supaya semua anak bisa merasakan manfaat MBG.
Baca lebih lajut »