Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil Kantor Jasa Survei Berlisensi (KJSB) yang terlibat dalam pengukuran tanah untuk proyek pagar laut di Tangerang. Kementerian ATR/BPN akan memastikan apakah prosedur pengukuran yang dilakukan KJSB telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional , Nusron Wahid. Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di Kantor Pertanahan Tangerang dan hasilnya menunjukkan bahwa KJSB terlibat dalam pengukuran yang dilakukan di kawasan tersebut.
Kementerian ATR/BPN akan memastikan apakah prosedur yang berlaku telah diikuti dan dijalankan dengan benar dalam proses pengukuran oleh KJSB tersebut atau tidak. Lebih lanjut, Nusron menegaskan jika terbukti ada pelanggaran prosedur dalam proses tersebut, pihaknya mengancam akan meminta agar KJSB diblacklist dan memberikan rekomendasi untuk mencabut izin operasional mereka.
KJSB Kementerian ATR/BPN Pagar Laut Pengukuran Tanah Pelanggaran Prosedur
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sertifikat Tanah di Kawasan Pagar Laut Tangerang Diteliti Kementerian ATR/BPNKementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyelidiki adanya sertifikat tanah di kawasan pagar laut Tangerang yang ditemukan masyarakat melalui situs BHUMI. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membenarkan adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama berbagai entitas, termasuk PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa, dan perorangan. Kementerian ATR/BPN akan mengecek lokasi sertifikat dan kemungkinan terjadinya pelanggaran di dalam garis pantai. Jika terbukti, sertifikat akan dievaluasi, ditinjau ulang, dan penindakan akan diambil terhadap pihak yang terlibat.
Baca lebih lajut »
Pertamina dan Kementerian ATR/BPN Sinergi Perkuat Infrastruktur EnergiPertamina dan Kementerian ATR/BPN menjalin kerjasama untuk memperkuat infrastruktur energi nasional. Kerjasama ini mencakup pendaftaran hak tanah, pengadaan tanah, penanganan aset, dan peningkatan layanan KKPR untuk proyek energi.
Baca lebih lajut »
Pertamina dan Kementerian ATR/BPN Bersinergi Memperkuat Infrastruktur Energi NasionalJPNN.com : Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Menteri Nusron Wahid menandatangani Nota Kesepahaman terkait komitmen memperkuat infrastruktur energi n
Baca lebih lajut »
Kementerian ATR/BPN Ingatkan Cara Mengurus Sertipikat Tanah HilangKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan pemilik tanah yang kehilangan sertipikat untuk segera mengurus penerbitannya kembali. Pengurusan dapat dilakukan secara mandiri melalui Kantor Pertanahan (Kantah) dengan menyiapkan persyaratan dan proses, termasuk surat keterangan hilang dari polisi dan pengumuman selama satu bulan. Informasi lebih lengkap tersedia di aplikasi Sentuh Tanahku.
Baca lebih lajut »
Kepala Otorita IKN Kunjungi Kementerian ATR/BPN Bahas Lahan BermasalahKepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membahas permasalahan lahan, termasuk 2.806 hektare lahan di IKN yang bermasalah. Basuki juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan meresmikan 7 bangunan di IKN pada Januari 2025.
Baca lebih lajut »
Kementerian ATR/BPN Bereskan 5.973 Kasus, Paling Banyak Sengketa TanahMenteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan total 5.973 kasus itu terdiri dari 1.664 sengketa tanah, 60 konflik tanah, dan 4.249 perkara tanah.
Baca lebih lajut »