Zulhas mengatakan perubahan aturan perdagangan karbon diperlukan karena pemerintah perlu mencari pembiayaan-pembiayaan yang tidak terikat.
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah merencanakan perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Presiden mengenai Kontribusi yang Ditetapkan atau Nationally Determined Contribution . Perubahan ini bertujuan mempermudah perdagangan karbon tanpa harus memenuhi target NDC. “Dulu kita harus memenuhi NDC baru boleh dagang.
adalah perjanjian lingkungan internasional yang dirundingkan pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tanggal 3-14 Juni 1992. 'Tetapi upaya serius Pemerintah Indonesia untuk menambah ambisi penurunan emisi sudah termaktub di dalam Second NDC tersebut dan juga mengupayakan masuknya desain blue carbon di dalam second NDC,' kata Hanif usai rapat persiapan untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. Irsyan Hakim berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perdagangan Karbon Diminati Pasar, Konferensi Karbon Digital Digelar LagiCarbon Digital Conference (CDC) akan kembali digelar pada 10-11 Desember 2024 di Jakarta. Acara tersebut akan diikuti lebih banyak peserta dari berbagai kalangan.
Baca lebih lajut »
Mendag Budi Sosialisasikan Permendag Perdagangan Antarpulau TerbaruMenteri Perdagangan Budi Santoso mensosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau.
Baca lebih lajut »
Implementasi Pembangunan Rendah Karbon (LCDI) Solusi Jaga Pertumbuhan Ekonomi dan Tekan Emisi KarbonImplementasi Low Carbon Development Initiative diharapkan bisa menjaga trade off kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi emisi gas rumah kaca
Baca lebih lajut »
Bursa Karbon RI Disebut Sepi, Bos OJK Buka SuaraOJK menjelaskan kondisi bursa karbon Indonesia, menyoroti perlunya regulasi emisi dan pajak karbon untuk meningkatkan transaksi.
Baca lebih lajut »
Sederet Alasan Greenpeace Desak Pemerintah Stop Promosikan Perdagangan Karbon, Termasuk dalam COP29Perdagangan karbon dianggap sebagai solusi palsu atas pertanggungjawaban pencemaran lingkungan.
Baca lebih lajut »
Menteri LH: RI mulai perdagangan karbon profesional awal tahun depanMenteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Indonesia akan mulai mengoperasikan ...
Baca lebih lajut »