Perdagangan karbon dianggap sebagai solusi palsu atas pertanggungjawaban pencemaran lingkungan.
TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia berhenti mempromosikan dan meneruskan skema perdagangan karbon yang dianggap memperparah krisis iklim. Organisasi ini menilai pelaku pencemaran lingkungan seharusnya membayar dampak dari segala kerusakan yang telah ditimbulkan.
Kepala Global Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace, Kiki Taufik, menyebut perdagangan karbon juga berpotensi melanggar hak-hak masyarakat adat. “Lewat perampasan lahan dan kegagalan saat sosialisasi atau berupaya mendapat persetujuan dari komunitas lokal oleh sebuah proyek di Kepulauan Aru ” kata Kiki.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Program Menteri Perdagangan Budi Santoso Berpotensi Memajukan Sektor PerdaganganJPNN.com : Eks Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengapresiasi program-program yang diusung oleh Menteri Budi Santoso memperkuat sektor perdagangan
Baca lebih lajut »
Ini Sederet Alasan Orang Kaya Masih Tetap Kerja di Masa PensiunRiset HSBC Quality of Life 2024 menunjukkan 50% individu kelas atas di Indonesia berencana bekerja di usia tua karena kekhawatiran finansial dan kesehatan.
Baca lebih lajut »
Mendag Beberkan Jurus Kejar Swasembada PanganKementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar dialog kebijakan iklim dan perdagangan yang melibatkan lembaga-lembaga internasional dan nasional.
Baca lebih lajut »
Resmi Jadi Wamendag, Bagaimana Strategi Dyah Roro Jaga Neraca Perdagangan Tetap Surplus?Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menanggapi terkait strategi menjaga neraca perdagangan Indonesia.
Baca lebih lajut »
KPPI mulai penyelidikan perpanjangan TPP produk impor pakaianKomite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor ...
Baca lebih lajut »
KPPI Mulai Penyelidikan Perpanjangan TPP Impor Pakaian asal TiongkokKomite Pengamanan Perdagangan Indonesia KPPI memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan impor pakaian asal Tiongkok
Baca lebih lajut »