Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggugat sistem pemilu serentak lima kotak dengan mengajukan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 ...
Jakarta - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi menggugat sistem pemilu serentak lima kotak dengan mengajukan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.
Kuasa hukum Perludem Fadli Ramadhanil dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, mengatakan sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam permohonannya, Perludem menyebut desain pelaksanaan pemilu lima kotak pada satu hari bersamaan membuat pemenuhan prinsip pemilu demokratis dalam Pasal 22E ayat UUD 1945 telah terlanggar.
"Keserentakan pemilu yang dipersoalkan ini tidak hanya pemilu presiden dan wakil presiden, tetapi juga tingkat daerah. Maka kami ajukan UU Pemilu dan Pilkada ini sebagai objek permohonan," ujar Fadli.
Hal itu karena pemilihan DPRD tidak diserentakkan dengan pemilihan kepala daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polemik UU KPK, Wapres Sebut MK Jalan TerbaikWakil Presiden Jusuf Kalla menyebut proses permohonan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi menjadi jalan terbaik menyelesaikan polemik UU KPK.
Baca lebih lajut »
Kejar-kejaran MK Vs Presiden Soal UU KPK: Judicial Review Vs PerppuUU KPK telah disahkan DPR. Mahasiswa menolak dan meminta Jokowi mengeluarkan Perppu. Di sisi lain, MK juga sedang menguji UU KPK itu. Hmm, siapa ya yang paling cepat? UUKPK PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Politisi PKS: Lebih baik UU KPK digugat ke MKAnggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mengatakan lebih baik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru ...
Baca lebih lajut »
Catatan MK kepada Pemohon Uji Materi Revisi UU KPK: Mirip Tugas Kuliah dan Perlu PerbaikanDalam sidang itu, majelis hakim MK memberikan catatan yang harus diperbaiki pemohon uji materi UU KPK yang terdiri dari 18 mahasiswa itu.
Baca lebih lajut »
Soal Gugatan UU KPK yang Belum Bernomor, Ketua MK: Jangan Mendahului Tuhan'Ini mendahului Tuhan ini. Nanti kita lihat perkembangan. Lihat perkembanganlah bagaimana ke depan, ya. Baik,' kata Ketua MK Anwar Usman. UUKPK MK
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Gugat UU KPK ke MK: UU Hanya Disahkan oleh 80 Anggota DPR!Sekelompok mahasiswa ada yang memilih jalan ke MK. Mereka memilih menggugat UU KPK lewat jalur hukum dengan meminta 9 hakim konstitusi membatalkan UU KPK. UUKPK MK
Baca lebih lajut »