Jika ingin membentuk matra baru revisi undang-undang tersebut terlebih dahulu
RI TB Hasanuddin mengingatkan perlu ada penyesuaian aturan apabila ingin membentuk matra baru di Tentara Nasional Indonesia , dalam hal ini Angkatan Siber.. Kalau siber jadi matra, ada kesan berdiri sendiri," ujar TB Hasanuddin di Jakarta, Kamis .
Ia mengemukakan bahwa pembentukan matra baru di TNI bukanlah hal yang sederhana. Sesuai dengan Pasal 4 ayat UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dinyatakan bahwa TNI terdiri atas tiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, yang melaksanakan tugasnya di bawah komando Panglima TNI.
"Jadi, bukan angkatan istilahnya, tetapi sebuah lembaga yang khusus siber Tentara Nasional Indonesia. Di negara-negara lain pun begitu," kata Kang TB.Sebagai solusi, dia mengusulkan agar pertahanan siber dibentuk dalam sebuah lembaga atau komponen utama di bawah Mabes TNI yang bertanggung jawab atas urusan pertahanan dan intelijen siber.
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan usulan agar prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas di parlemen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR: Perlu penyesuaian aturan untuk bentuk Angkatan Siber TNIAnggota Komisi I DPR RI T.B. Hasanuddin mengingatkan perlu ada penyesuaian aturan apabila ingin membentuk matra baru di Tentara Nasional Indonesia (TNI), ...
Baca lebih lajut »
Menhub: Penyesuaian regulasi di sektor perkeretaapian perlu dilakukanMenteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa inovasi dan penyesuaian regulasi pada sektor perkeretaapian menjadi suatu hal yang perlu terus ...
Baca lebih lajut »
BMKG: Perlu penyesuaian gaya rumah untuk antisipasi megathrustBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan pentingnya penyesuaian gaya rumah untuk mengantisipasi dampak gempa ...
Baca lebih lajut »
OJK Rilis Aturan Baru Penerbitan Obligasi-Sukuk Buat PemdaSimak penyesuaian aturan OJK soal penerbitan obligasi dan sukuk daerah.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Badan Perindungan Data PribadiBerita Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Badan Perindungan Data Pribadi terbaru hari ini 2024-08-11 10:08:26 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pakar: Pemerintah perlu bentuk Badan Pelindungan Data PribadiPakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha memandang perlu pemerintah membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi sehingga bisa mengambil tindakan dan memberikan ...
Baca lebih lajut »