Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) menolak membayar retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) Pemerintah Kota Surabaya karena pungutan itu dianggap tidak sah dan menyalahi Undang-Undang.
Warga penghuni bangunan di tanah yang diakui sebagai milik Pemerintah Kota Surabaya atau disebut tanah Surat Ijo, sepakat tidak akan mau membayar retribusi Izin Pemakaian Tanah di tanah yang mereka tempati selama puluhan tahun. Penolakan itu terjadi setelah turunnya surat Menteri Dalam Negeri sebagai tanggapan atas permohonan Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya untuk menghentikan pungutan yang dianggap ilegal.
“Pertama itu tahun 1991, itu Rp54.000 per tahunnya. Sekarang, terakhir ini hampir tujuh juta. Berat sekali. Ini kita kan banyak yang menuju ke sosial,” katanya. Warga penghuni tanah Surat Ijo siap memperjuangkan hak milik. Warga sepakat nenolak membayar retribusi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Puskod FH UKI Minta RUU Masyarakat Hukum Adat Jadi UUPuskod FH UKI meminta Rancangan Undang-undang atau RUU Masyarakat Hukum Adat segera menjadi Undang-undang.
Baca lebih lajut »
Kapolda Sumbar Nyatakan Perang Terhadap Perjudian |Republika OnlinePenangkapan pelaku judi tersebut karena dilarang oleh agama Islam juga undang-undang.
Baca lebih lajut »
Anies Baswedan Undang Gubernur Tokyo ke Konferensi Urban 20Anies Baswedan Undang Gubernur Tokyo ke Konferensi Urban 20: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang Gubernur Tokyo Yuriko Koieke untuk menghadari konferensi Urban 20 di Jakarta, pada 30-31 Agustus 2022.
Baca lebih lajut »
Tanamkan Nilai Cinta Tanah Air ke Mahasiswa Baru, Untar Undang Komandan Marinir Jadi NarasumberBrigjen Hermanto memberikan pembekalan kepada para mahasiswa baru Untar dengan Materi Mental Kebangsaan.
Baca lebih lajut »