Bagian Administrasi Pembangunan (ADPEMB) mulai intensif melakukan pemantauan kinerja pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan target serapan anggaran pada setiap program perencanaan. Sehingga pembangunan Kota Pahlawan berjalan sesuai dengan rencana.
Dia menjelaskan, dalam tiap Minggu, pihaknya akan memanggil OPD terkait yang serapan pekerjaannya dinilai belum sesuai dengan target. Nantinya, OPD tersebut akan diberikan treatment agar bisa mengejar target pekerjaan. Menurut Robben, biasanya ada beberapa kendala yang membuat OPD itu terlambat dalam menyelesaikan paket pekerjaan. Seperti adanya aturan baru atau keterkaitan dengan perizinan. Namun, kadang juga memang keterlambatan pekerjaan itu dari OPD yang bersangkutan. Selain itu, kendala ini juga bisa terjadi karena harus koordinasi dengan jajaran samping, tenaga ahli dan pihak narasumber.
Di samping memberikan treatment, pihaknya juga melakukan kinerja pemantauan terkait posisi bidang pekerjaan. Misalnya posisi pekerjaan itu berada di triwulan tiga, tapi bisa ditarik ke depan. Maka, pekerjaan itu harus ditarik di triwulan dua. Namun demikian, pihaknya tidak mengizinkan jika F1 dimundurkan ke belakang pada semua bidang pekerjaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kunker ke KPU RI, Komisi A DPRD Dicurhati NPHD SurabayaKeterlambatan penandatanganan NPHD anggaran Pilwali kota Surabaya 2020 disorot KPU RI. Komisi A DPRD mendesak agar Pemkot Surabaya segera menandatanganinya.
Baca lebih lajut »
Tanah Pemkot Surabaya Bakal Disulap Jadi Fasilitas PublikPemkot Surabaya menggandeng tim independen untuk menentukan nilai ganti rugi bangunan
Baca lebih lajut »
Anggaran Rehab Sekolah DKI Naik dari Rp 16 M Jadi Rp 2,57 Triliun pada 2020Jika dihitung, maka anggaran ini naik sekitar 160 kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya.
Baca lebih lajut »
Awal Oktober 2019, serapan belanja APBD Jakarta 53,71 persenBadan Perencanaan dan Pendapatan Belanja Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta mencatat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta ...
Baca lebih lajut »
Pemkot Surabaya evaluasi RTRW 2014-2034Pemerintah Kota Surabaya akan mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Ibu kota Provinsi Jawa ...
Baca lebih lajut »
BTN Talangi Rp 2 Triliun Tambahan FLPP Tahun 2019BTN setuju untuk menalangi terlebih dahulu tambahan alokasi anggaran FLPP pada tahun ini.
Baca lebih lajut »