Peran KIP hingga saat ini belum dirasakan oleh publik dan kinerjanya nyaris tak terdengar publik.
Komisi Informasi Publik perlu dievaluasi agar mampu menjalankan tugasnya mendorong pengelolaan lembaga publik yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai cita-cita demokrasi.
Terlebih ketika persoalan kurang harmonisnya tersebut lebih kepada persoalan ambisi mempertanyakan kredibilitas satu dengan yang lain, saling memberikan sentimen negatif pada masing-masing posisi, dan kinerja kedinasannya.Dalam posisi pemberitaan maupun keaktifan di media sosial, Komisi Informasi terlihat kurang komunikatif dan informatif berinteraksi menghadapi dinamika berbagai isu penting dan strategis bangsa saat ini.
Sejak undang-undang keterbukaan informasi dimunculkan, publik memiliki harapan besar akan berkembangnya keterbukaan informasi badan-badan publik. Peran dan optimalisasi Komisi Informasi menjadi pertanyaan banyak pihak karena dianggap kurang informatif dan komunikatif. Keterlambatan pengumuman Indeks Keterbukaan Informasi Publik menjadi contoh sederhana kelambanan kerja KIP.Laporan IKIP 2021 pun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang menjabarkan hasil penilaian pada seluruh badan publik.
Freddy mengingatkan KIP harus memiliki kehati-hatian seperti yang dilakukan lembaga independen lainnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Peran Tak Maksimal, Komisi Informasi Pusat Perlu DievaluasiPengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai peran Komisi Informasi Pusat perlu dievaluasi.
Baca lebih lajut »
Di Bumi Kartini, Kepala BPIP Teguhkan Peran Ulama Perempuan Indonesia Merawat Kebangsaan |Republika OnlineBPIP meyakini para ulama perempuan adalah aktor penting dalam mendorong perubahan
Baca lebih lajut »
Pengamat: Jokowi Mainkan Peran King Maker dan Kode Kandidat Capres ke Ganjar |Republika OnlineJokowi secara eksplisit merestui calon pemimpin di 2024 yang memikirkan rakyat.
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR Setujui Pemberian PMN Kepada PT Adhi Karya, Darmadi Durianto Bilang BeginiKomisi VI DPR RI menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN konstruksi, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Baca lebih lajut »
Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan KemenkumhamTerbaru RKUHP, Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.
Baca lebih lajut »
Ini Alasan Komisi VI DPR Menerima Pengajuan PMN dari PT Waskita KaryaKomisi VI DPR memahami dan menerima alasan di balik pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Senin (21/11/2022).
Baca lebih lajut »