Menkopolhukam Mahfud MD menanggapi keraguan sejumlah pihak mengenai penyelesaian non-yudisial terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu.
- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi keraguan sejumlah pihak mengenai penyelesaian non-yudisial terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu.
Mahfud mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia menyebut pro kontra sudah biasa terjadi dalam setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah."Itu biasa, udah sejak dulu apapun yang kita lakukan sudah diprotes." Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah menempuh jalur non-yudisial atau tanpa melalui jalur hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu."Karena sebelum kita melangkah juga sudah mendiskusikan kira-kira yang akan meragukan si A, si B, si C. Kita sudah menyebut seperti LBH , KontraS, kita sudah hitung," jelasnya.Pemerintah, lanjut dia, justru mengaku senang dengan adanya sejumlah pihak yang mengkritik keputusan tersebut.
Mahfud menyebut Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa menyambut baik pengakuan Presiden Joko Widodo terkait adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mengenal Apa itu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)LAPS SJK bukan hasil peleburan atau penggabungan dari 6 LAPS sebelumnya. Lembaga ini bukan merupakan bagian dari OJK.
Baca lebih lajut »
Beda Mahfud dan Komnas HAM soal Kondisi Papua Usai Lukas Enembe DitangkapMenko Polhukam Mahfud Md dan Komnas HAM mengungkap kondisi Papua yang berbeda usai penangkapan Lukas Enembe. Namun Komnas HAM berbeda dengan Mahfud.
Baca lebih lajut »
Eskalasi Kekerasan Di Papua: Komnas HAM Minta Kelompok Bersenjata dan Aparat Berhenti Lukai Masyarakat SipilEskalasi Kekerasan Di Papua: Komnas HAM Minta Kelompok Bersenjata dan Aparat Berhenti Lukai Masyarakat Sipil TempoNasional
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Perlu Membangun Kesepahaman dengan KejaksaanWakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya meminta Menko Polhukam agar difasilitasi koordinasi dengan Jaksa Agung untuk membahas penyelesaian kasus HAM berat lewat cara Yudisial. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Mahfud MD: Aliran Uang Lukas Enembe Kini Dipantau PPATK!Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, pemerintah tidak ragu dalam penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi Lukas Enembe.
Baca lebih lajut »
Bantah Intervensi, Mahfud MD Mengaku Hanya Ingatkan KPU Agar Tak Main-mainMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut KPU bodoh jika mau diintervensi dalam penyelenggaraan pemilu.
Baca lebih lajut »