Keharmonisan aturan main dalam perhelatan demokrasi suatu keniscayaan. Bahkan, ketidakselarasan antara produk hukum Komisi Pemilihan Umum berupa PKPU dan ...
Ilustrasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. ANTARA/Ilustrator/Kliwon
Setiap tahapan pemilu, KPU RI menyusun peraturan Komisi Pemilihan Umum . Salah satu yang menjadi pertimbangan dasar produk hukum lembaga penyelenggara pemilu ini adalah undang-undang . Pertimbangan lain, perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan terhadap PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018.
Begitu pula terkait dengan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah , sudah disesuaikan melalui PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden/Wakil Presiden hingga sekarang masih berupa rancangan. Kemungkinan masih menunggu Putusan MK Nomor 29/PPU-XXI/2023 dan Nomor 55/PPU-XXI/2023 terkait dengan persyaratan pembatasan usia minimal calon presiden/calon wakil presiden.. Namun, sebatas sosialisasi pelaksanaan pemilu oleh penyelenggara pemilu, belum menyentuh sosialisasi partai peserta pemilu berserta calon anggota legislatifnya dan sosialisasi pasangan calon presiden/wakil presiden.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Paslon oleh KPU Kembali DigugatKPU kembali digugat ke PTUN Jakarta terkait keputusan penetapan Prabowo-Gibran menjadi paslon pada Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Honorer Sudah Isi DRH, Penetapan NIP PPPK 2023 Belum Diusulkan Pemda, Masalah Duit?JPNN.com : Honorer sudah Isi DRH, penetapan NIP PPPK 2023 belum diusulkan Pemda, masalah duit?
Baca lebih lajut »
Sirekap alat bantu cegah kecurangan dalam penetapan kursi parpolMeskipun Sirekap hanyalah alat bantu, atau bukan sebuah data sebagai pegangan dan hasil akhir penghitungan suara pada Pemilu 2024, sejumlah calon anggota DPR ...
Baca lebih lajut »
Menaker Ida Ingin BLK yang Dikelola Pemda Memenuhi IndustriJPNN.com : Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap dengan penyelarasan kebijakan desain program pelatihan akan meningkatkan tingkat kebekerjaan lulusan
Baca lebih lajut »
Kapan Sidang Isbat Ramadhan 2024? Diprediksi Penetapan Puasa Berbeda dengan MuhammadiyahBulan suci Ramadhan 1445 H sudah di depan mata. Di Indonesia, penetapan awal puasa sendiei ditetapkan melalui sidang isbat. Lalu bagaimanakah hasil sidang isbat Ramadhan 2024?
Baca lebih lajut »
Ada Prediksi Beda Awal Puasa 2024, Menag Minta Jaga ToleransiPenetapan awal Ramadan 2024 diprediksikan berbeda. Mengenai hal ini, Menag mengimbau masyarakat menghargai perbedaan.
Baca lebih lajut »