UKI resmi menyatukan Program Studi Hukum Program Sarjana Magister dan Doktor di bawah FH UKI sebagai langkah strategis memperkuat kualitas akademik
UKI resmi menyatukan Program Studi Hukum Program Sarjana, Magister, dan Doktor di bawah FH UKI sebagai langkah strategis memperkuat kualitas akademik.
Rektor UKI, Prof. Dr. Dhaniwara K. Harjono, S.H., M.H.,MBA menyampaikan penyatuan Fakultas Hukum ini merupakan bagian dari komitmen UKI untuk mengoptimalkan prestasi.“Negara Indonesia membutuhkan alumni unggul. Penyatuan ini merupakan respon Fakultas Hukum agar semakin efektif dan efisien fokus memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat dengan melahirkan lulusan Unggul,” ujar Dhaniswara.
Lebih lanjut, Dekan FH UKI, Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. mengutarakan bahwa dengan adanya penyatuan Fakultas Hukum ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman praktis dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu Hukum. Saat ini masih dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru UKI jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau atau pengakuan pengalaman kerja, sampai tanggal 14 Februari 2025 untuk program S1 Hukum dan S2 Hukum. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs pmb.uki.ac.id.
Fakultas Hukum UKI Akreditasi Unggul Pendidikan Hukum
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Hukum Minta Advokat Jalin Kebersamaan dan Hormati Sesama Penegak HukumMenteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meminta kepada DPN Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) untuk terus menjalin kebersamaan dan saling menghormati sesama penegak hukum lainnya dalam acara perayaan Natal.
Baca lebih lajut »
Survei 100 Hari Prabowo-Gibran: Penegakan Hukum Diapresiasi, Kesetaraan Hukum DinantiKinerja penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca lebih lajut »
Ahli Hukum Kritik Munculnya 2 Pasal di RUU KUHAP, Bisa Ganggu Penegakan HukumJPNN.com : Ahli hukum Universitas Brawijaya Prija Djatmika menganggap kemunculan dua pasal ini dalam RUU KUHAP bisa menganggu penegakan hukum. Hapuskan saja.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Unrika Batam soroti hasil survei kinerja lembaga hukumPakar Hukum Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam Dr Alwan Hadiyanto menyoroti hasil survei yang dirilis tahun 2025 terkait citra lembaga penegak hukum, ...
Baca lebih lajut »
Kasus Pagar Laut 30 Km: Pakar Hukum Tekankan Aspek Hukum dan Pentingnya Perlindungan NelayanPakar Hukum Agraria UGM, Rikardo Simarmata, menyarankan penyelesaian kasus pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang difokuskan pada aspek hukum. Ia menekankan pentingnya pemahaman aturan yang tepat agar kasus ini tidak menjerumus ke ranah politik. Kasus ini menunjukkan ketidaksinkronan regulasi pertanahan dan kelautan. Regulasi pertanahan memungkinkan pemberian hak atas tanah di perairan, sedangkan regulasi kelautan belum secara tegas mengatur hal tersebut.
Baca lebih lajut »
Jurusan Hukum Kerja Apa: Prospek Karier Menjanjikan bagi Lulusan Ilmu HukumPelajari berbagai prospek karier menjanjikan bagi lulusan jurusan hukum, dari pengacara hingga diplomat. Temukan peluang kerja yang sesuai minat Anda!
Baca lebih lajut »