Kemenpan RB menegaskan, ada konsekuensi bagi instansi Pemerintahan pusat maupun daerah yang tidak melakukan pendataan non-ASN.
"Perlu diingat, pendataan ini bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Namun untuk mencari solusi atas persoalan ini," kata Alex, saat Sosialisasi Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, dikutip Kamis, 25 Agustus 2022.“Masing-masing instansi Pemerintah agar mempercepat prosesHarapannya, sosialisasi ini sekaligus bisa membangun komunikasi positif atas penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Alex mengungkapkan, Plt Menteri PANRB Mahfud MD sudah mengimbau Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mempercepat inventarisasi data pegawai non-ASN dan menyampaikan data tersebut ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat 30 September 2022.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penjelasan Tim Forensik tentang Jari Patah dan Kuku Brigadir YosuaTim forensik menjelaskan penyebab jari Yosua patah karena alur lintasan peluru. Kok bisa? Bagaimana penjelasannya?
Baca lebih lajut »
Wilayah Luar Jawa-Bali Sudah Terapkan PPKM Level 1Pemerintah sudah menerapkan kebijakan PPKM Level 1 di seluruh kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Jajaki Vaksinasi Covid-19 bagi Anak Di bawah 6 TahunPemerintah sedang menjajaki pemberian vaksinasi Covid-19 untuk anak di bawah usia enam tahun.
Baca lebih lajut »
Pj Gubernur Aceh Minta Investasi UEA di Pulau Banyak DilanjutkanPenjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki menemui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Investasi terkait investasi UEA di Pulau Banyak, Aceh Singkil. __ vivacoid aceh pulaubanyak
Baca lebih lajut »
Pertalite Direncanakan Rp 10 Ribu Per LiterInformasi yang berkembang, pemerintah berencana menaikkan harga pertalite dari Rp 7.650 menjadi di kisaran Rp 10.000.
Baca lebih lajut »
APBN Minim, Pemerintah Ajak Swasta Patungan Bangun IKN NusantaraAPBN Minim, Pemerintah Ajak Swasta Patungan Bangun IKN Nusantara: Pemerintah terus mengajak pihak swasta berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca lebih lajut »