Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, menuai protes dari sejumlah pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT).
). Hal itu terkait sejumlah aturan yang dianggap melenceng dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai aturan dasarnya.Sekretaris Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia , Suryadi Sasmita mengatakan, salah satu yang disoroti adalah terkait pengaturan kemasan polos untuk produk tembakau dan rokok elektronik. Padahal dalam UU 17/2023 maupun aturan turunan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, tidak ada larangan penggunaan merek dagang dan desain pada kemasan produk.
Hal ini dinilai akan menciderai industri lebih jauh dan juga berimbas terhadap penurunan penerimaan cukai negara yang ikut merosot tajam. Penilaian investor terhadap pemotongan suku bunga AS oleh The Fed menjadi katalisator berbanding terbalik dengan proyeksi analis Bitfinex yang memperkirakan harga anjlok.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Asosiasi Minta Rancangan Permenkes Soal Tembakau Ditinjau UlangRANCANGAN Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dinilai perlu ditinjau ulang
Baca lebih lajut »
Muncul Fenomena Warga RI Cinta Barang Impor Ilegal, Bos Mal Buka SuaraApa kata pengusaha mal soal warga RI yang mulai suka dengan produk-produk impor ilegal?
Baca lebih lajut »
DPR Soroti Minimnya Pelibatan Publik Dalam Rancangan PP Tembakau dan Rokok ElektrikSejumlah kalangan masih melayangkan protes atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang produk tembakau dan rokok elektrik.
Baca lebih lajut »
Sejumlah UMKM Bakal Dirugikan, Asosiasi Tembakau Tolak PP Nomor 28 soal TembakauBerita Sejumlah UMKM Bakal Dirugikan, Asosiasi Tembakau Tolak PP Nomor 28 soal Tembakau terbaru hari ini 2024-09-02 03:03:50 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Ada Aturan Ini, Petani Khawatir Produksi Tembakau Jadi Tak LakuPetani Tembakau khawatir PP No. 28/2024 akan membuat produksi tembakau petani tidak laku.
Baca lebih lajut »
Aturan zonasi penjualan produk tembakau dinilai berdampak bagi UMKMKetua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Ali Mahsun Atmo menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 atau PP Kesehatan, yang baru ...
Baca lebih lajut »