Kementerian ESDM menegaskan pemilik izin usaha PLTS bisa dicabut jika tak patuhi aturan ini..
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan, pemilik izin usaha proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya bisa dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha jika tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM No 11 tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
Dnegan begitu, Eniya menegaskan perusahaan yang boleh mengimpor komponen dari luar negeri hanya perusahaan yang akan membangun industrinya di dalam negeri. Perihal aturan TKDN PLTS, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menjelaskan, proyek infrastruktur ketenagalistrikan wajib mengikuti aturan TKDN dalam peraturan ini.
Rachmat mencontohkan, misalnya: terdapat perusahaan yang meminjam sekitar US$ 100 juta dari pihak swasta/bank swasta, di mana terms-nya and condition-nya komersil. Pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ditujukan untuk 1 Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan listrik domestik yang baik seluruhnya atau sebagian dengan nilai paling sedikit 50% berasal dari kreditor multilateral dan/atau kreditor bilateral , meliputi:
Pertama, memiliki perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat 31 Desember 2024. Kedua, direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat 30 Juni 2026 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Harga Bikin 'Galau', Perhapi: Pengusaha Harus Patuhi DMO Batu BaraPerhapi mengungkapkan harga batu bara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri lebih rendah dibandingkan dengan harga batu bara untuk diekspor.
Baca lebih lajut »
Mahkamah Konstitusi Ingatkan KPU Jika Tak Patuhi Putusan MK: Hasil Pilkada Bisa Dinyatakan Tidak SahMK menolak gugatan soal syarat batas usia calon kepala daerah yang diajukan dua mahasiswa
Baca lebih lajut »
Tak Patuhi Perintah Pengadilan Brasil, X Terancam DiblokirX telah berselisih dengan hakim Moraes karena enggan mematuhi perintah pemblokiran pengguna.
Baca lebih lajut »
Pakar: Pembangkangan Terhadap Putusan MK Tak Patuhi Prinsip NegaraPernyataan tersebut disampaikan Susi menanggapi kemungkinan pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR, mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Selasa
Baca lebih lajut »
Elon Musk Kena Ultimatum, X Terancam Diblokir di Brasil Jika Tak Patuhi Perintah HakimPasalnya, awal bulan ini, X mengumumkan akan menutup operasinya dan memecat stafnya di Brazil karena apa yang mereka sebut sebagai perintah sensor dari Moraes.
Baca lebih lajut »
Pakar: Pembangkangan terhadap putusan MK tak patuhi prinsip negaraGuru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengemukakan bahwa pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak ...
Baca lebih lajut »