Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperbarui patch aplikasi e-SPT masa Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif baru.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak memperbarui patch aplikasi e-SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21-26 ke versi 2.5.0.0. Pembaruan ini mencakup tarif pajak terbaru yang tertuang dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
“Pembaruan ini sudah mengakomodasi penyesuaian tarif pajak penghasilan sesuai UU HPP, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya,” tulis Ditjen Pajak dalam cuitan di akun Twitter @DitjenPajakRI pada Kamis .Berikut rincian perubahan tarif PPh terbaruSementara itu, tarif baru dalam UU HPP adalah sebagai berikut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Format Ngitung Pajak Bakal Diganti, Seribet Apa Sekarang?Praktisi pajak merespons positif rencana DJP yang ingin menghadirkan format baru penghitungan pemotongan tarif PPh 21.
Baca lebih lajut »
Asik! Bos Pajak Bawa Kabar Baik, Hitung PPh 21 Lebih MudahDirektorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyusun format yang mudah dan sederhana untuk menghitung PPh 21.
Baca lebih lajut »
Bos Pajak Pastikan Kelompok Ini Bebas PPh, Semua Dipermudah!Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mempermudah proses pengembalian pemotongan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dan UMKM
Baca lebih lajut »
Pemerintah Segera Pungut PPh Natura, Sejumlah Fasilitas Kantor Bakal Kena PajakPemerintah akan memungut pajak penghasilan (PPh) natura dan/atau kenikmatan mulai semester II-2023. Itu telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Baca lebih lajut »
Soal PPh Natura, Pengamat Saran Pemerintah Sebutkan Detail Fasilitas Kantor yang DipajakiPengamat Pajak Bawono Kristiaji menyarankan pemerintah sebutkan detil fasilitas kantor yang diterima pegawai di PPh Natura, agar lebih mudah implementasinya.
Baca lebih lajut »
Crazy Rich Menjamur di Indonesia, Berapa PPh yang Ditanggung?Nasabah tajir atau para Crazy Rich menjamur di Indonesia. Berapa pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung?
Baca lebih lajut »