Kesibukan Prabowo menyusun kabinetnya ikut berimbas ke DPR. DPR kini tengah menggodok penambahan komisi.
Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .1) Bagaimana progres penyusunan kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto?4) Apa dampak dari penggemukan kementerian dan komisi di DPR ke agenda reformasi birokrasi?Bagaimana progres penyusunan kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto?
Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus pun menyampaikan bahwa jumlah komisi DPR pasti berkembang. Alasannya, lantaran ada komisi yang saat ini beban tugasnya terlalu berat. Selain itu, karena ada rencana penambahan badan dan lembaga/kementerian. ”Contoh, yang sekarang beban tugas yang berat itu adalah di Komisi IV. Cukup banyak,” ujarnya.
Padahal, salah satu tugas pemerintah adalah mengawal reformasi birokrasi berjalan pada rel yang tepat. Upaya menciptakan birokrasi yang ramping, lincah, sat-set, bergerak cepat yang coba dilakukan oleh pemerintah sebelumnya akan kembali mendapatkan hambatan keras jika Prabowo menambahkan jumlah kementerian.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia , Lucius Karus, menduga partai politik yang punya wakil di DPR periode mendatang kini sudah mulai menegosiasikan jumlah kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR untuk setiap parpol. Dugaan ini muncul karena lobi-lobi itu sudah biasa terjadi di setiap pergantian anggota DPR pada setiap periode. Hal ini tak lain karena strategisnya posisi pimpinan.
Utama Transisi Pemerintahan Kabinet Prabowo Kompas Brief
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Baleg DPR Bahas Dihilangkannya Batasan Jumlah Kementerian di Pemerintahan Selanjutnya di RUU Kementerian NegaraBerita Baleg DPR Bahas Dihilangkannya Batasan Jumlah Kementerian di Pemerintahan Selanjutnya di RUU Kementerian Negara terbaru hari ini 2024-09-09 18:15:50 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Setujui RUU Kementerian Negara Hapus Batas Jumlah KementerianSelain itu, pembahasan panja itu juga memuat perubahan terkait dengan pemecahan atau peleburan lembaga di dalam kementerian.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR-Pemerintah Sepakati RUU Kementerian Negara, Presiden Bebas Tambah dan Pecah KementerianSembilan fraksi di DPR saat rapat pengambilan keputusan tingkat I DPR setuju ke paripurna, kecuali PDI-P dengan catatan.
Baca lebih lajut »
Pemerintah dan DPR Sepakati Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Kementerian DiubahPemerintah dan DPR sepakat merevisi UU tentang Kementerian Negara Kesepakatan itu meliputi perubahan Pasal 15 yang mengatur batasan jumlah kementerian
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan RUU Kementerian Negara Jadi UU, Kini Presiden Bisa Bebas Tentukan Jumlah Kementerian BerapapunPengesahan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus.
Baca lebih lajut »
RUU Kementerian Negara Disepakati, Presiden Bebas Tambah dan Pecah KementerianSembilan fraksi di DPR saat rapat pengambilan keputusan tingkat I DPR setuju ke paripurna, kecuali PDI-P dengan catatan.
Baca lebih lajut »