Pengelolaan Pensiun Taspen-Asabri Dinilai Belum Transparan

BPK menyebut pengelolaan program pensiun PNS, TNI, dan Polri di Taspen dan Asabri tak efektif dan belum cukup transparan.

PNS, TNI, dan Polri sepanjang 2018 hingga semester I 2019 tak berjalan efektif. Bahkan, tata kelolanya juga belum diatur secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

CNN Indonesia /  🏆 27. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Peduli Dampak Corona, PT Asabri Sebar 1.200 Paket SembakoBantuan paket sembako ini diberikan kepada para peserta Asabri, purnawirawan, polsek, koramil, masyarakat dan para petugas...
Baca lebih lajut »

Asabri Salurkan 1.200 Paket Sembako ke Purnawirawan dan MasyarakatBantuan paket sembako gratis ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi corona.
Baca lebih lajut »

BPK Soroti Kinerja Pengelolaan Utang Hingga Program Pensiun |Republika OnlinePengelolaan utang pemerintah pusat dinilai BPK kurang efektif menjamin biaya minimal.
Baca lebih lajut »

BPK: Program Pensiun PNS, TNI dan Polri Belum Transparan dan AkuntabelBerdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menilai tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas.
Baca lebih lajut »

KSAU Tekankan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pertahanan NegaraKepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna meminta pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dapat dilakukan transparan.
Baca lebih lajut »

BPK Soroti Pengelolaan Utang Pemerintahan JokowiBPK menilai pengelolaan utang pemerintah tidak efektif lantaran strategi pengembangan pasar SBN domestik belum meningkatkan likuiditas pasar tersebut.
Baca lebih lajut »