BPK menilai pengelolaan utang pemerintah tidak efektif lantaran strategi pengembangan pasar SBN domestik belum meningkatkan likuiditas pasar tersebut.
pusat kurang efektif dalam menjamin biaya minimal dan risiko terkendali, serta kesinambungan fiskal untuk periode 2018 hingga kuartal ketiga tahun lalu.
“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan utang pemerintah pusat kurang efektif untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal,” tulis BPK, Selasa .BPK menilai penerapan kebijakan pengembangan pasar SBN serta dampaknya terhadap pencapaian pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid juga dinilai masih memiliki kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai target atau arah kebijakan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPK Soroti Kinerja Pengelolaan Utang Hingga Program Pensiun |Republika OnlinePengelolaan utang pemerintah pusat dinilai BPK kurang efektif menjamin biaya minimal.
Baca lebih lajut »
BPK Sebut Pengelolaan Utang Pemerintah Kurang EfektifBPR menyebut pengelolaan utang oleh Kementerian Keuangan tidak efektif karena strategi pengembangan pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Baca lebih lajut »
Kadisnakertrans-E DKI Soroti Kemenperin Obral Izin Industri |Republika OnlineAda 1.056 perusahaan dan terus bertambah di DKI yang tetap beroperasi selama PSBB.
Baca lebih lajut »
259 Anggota Absen Paripurna Penyerahan LHP Semester II 2019 dari BPK-DPRDPR menggelar rapat paripurna hari ini yang salah satu agendanya penyerahan LHP dari BPK. Sebanyak 259 anggota DPR tidak menghadiri rapat paripurna tersebut. DPR
Baca lebih lajut »
BPK Temukan 5.480 Masalah Berpotensi Rugikan Negara Rp7,15 TBPK menyebut separuh dari 5.480 permasalahan berkaitan dengan tidak dilakukannya penghematan, tidak efisien, dan tidak efektif.
Baca lebih lajut »
BPK kembalikan uang negara Rp106,13 triliun selama 15 tahunBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuat entitas mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD dan badan lainnya menyerahkan aset atau menyetor uang ke kas negara, ...
Baca lebih lajut »