Pengawas Pilkada 2020 di Jateng Diberi Asuransi

Indonesia Berita Berita

Pengawas Pilkada 2020 di Jateng Diberi Asuransi
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 63%

Asuransi ini bentuk antisipasi terhadap musibah saat kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN—Para penyelenggara pemilihan kepala daerah 2020, termasuk Panwascam, Panitia Pengawas Pemilu Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara bakal dilindungi oleh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Untuk preminya, jelas Tjandra, sudah dibayarkan oleh negara dan tidak dipotong dari honor masig- masing penyelenggara adhoc atau memang sudah disediakan anggaran untuk pembayaran premi jaminannya. Candar juga mengatakan, untuk jaminan kesehatan memang tidak diberikan kepada penyelenggara adhoc. Karena yang diatur memang hanya untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian selama melaksanakan tugas.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Rawan Manipulasi Data, Bawaslu Jateng Antisipasi Kecurangan di Pilkada 2020Rawan Manipulasi Data, Bawaslu Jateng Antisipasi Kecurangan di Pilkada 2020Ketua Bawaslu Jateng, Fajar S.A.K Arif menilai kerawanan yang patut diwaspadai, diantaranya terkait manipulasi data pemilih menjelang hari pencoblosan
Baca lebih lajut »

Yang Terpilih di Pilkada 2020 Hanya Menjabat 4 Tahun, Ini PenyebabnyaYang Terpilih di Pilkada 2020 Hanya Menjabat 4 Tahun, Ini PenyebabnyaPemimpin daerah yang terpilih dalam Pilkada 2020 hanya menjabat selama empat tahun. Itu terjadi karena UU Pilkada No 10 tahun 2016 belum direvisi.
Baca lebih lajut »

Draf PKPU Tak Larang Napi Korupsi Maju Pilkada 2020Draf PKPU Tak Larang Napi Korupsi Maju Pilkada 2020Draf Peraturan KPU soal Pilkada 2020 melarang terpidana bandar narkoba maju pilkada, namun aturan itu tidak ada untuk napi kasus korupsi.
Baca lebih lajut »

Pilkada Serentak 2020 Diperkirakan Telan Dana 15 TriliunPilkada Serentak 2020 Diperkirakan Telan Dana 15 TriliunPilkada Serentak 2020 diikuti 270 daerah.
Baca lebih lajut »

Karawang Hibahkan Rp 97 Miliar untuk Pilkada 2020Karawang Hibahkan Rp 97 Miliar untuk Pilkada 2020Karawang telah menyelesaikan NPHD Pilkada 2020.
Baca lebih lajut »

Parpol Tolak Larangan Pemabuk dan Pezina Maju Pilkada 2020Parpol Tolak Larangan Pemabuk dan Pezina Maju Pilkada 2020Sejumlah parpol menolak aturan yang dibuat KPU mengenai larangan terpidana kasus kesusilaan dan perzinaan untuk mencalonkan diri di Pilkada 2020.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-07 02:17:51