Pengangkatan Anggota Direksi-Komisaris BUMN Sudah Konstitusional

Indonesia Berita Berita

Pengangkatan Anggota Direksi-Komisaris BUMN Sudah Konstitusional
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 15 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 9%
  • Publisher: 59%

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. ErickThohir

jpnn.com - Oleh: WIDAD THALIB, S.H., M.H Baca Juga: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya bukan ditujukan untuk Pengangkatan Direksi dan/atau Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara , melainkan untuk pengangkatan Pejabat pada Aparatur Sipil Negara .

Di samping itu perlu diketahui bahwa PERPRES tersebut merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara . Hal ini sebagaimana Konsiderans PERPRES No. 177/2014 pada bagian Menimbang huruf a.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Erick Dapuk Direktur Kartu Prakerja Jadi Direksi BUMN PupukErick Dapuk Direktur Kartu Prakerja Jadi Direksi BUMN PupukMenteri BUMN Erick Thohir mendapuk Direktur Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky duduk sebagai Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia.
Baca lebih lajut »

Hasto: Kader PDIP Paling Sedikit di Komisaris BUMNHasto: Kader PDIP Paling Sedikit di Komisaris BUMNSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan minimnya jatah PDIP di kursi komisaris jadi pemacu untuk PDIP lebih meningkatkan kualitas kader.
Baca lebih lajut »

397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Ombudsman Desak Evaluasi397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Ombudsman Desak Evaluasi397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Ombudsman Desak Evaluasi. Ombudsman berharap presiden bisa keluarkan aturan yang memberikan batas-batasan terkait rangkap jabatan ini.
Baca lebih lajut »

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap JabatanOmbudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap JabatanPara komisaris rangkap jabatan yang terbukti diangkat dengan cara yang bertentangan dengan hukum diharapkan dicopot.
Baca lebih lajut »

1.150 Karyawan BUMD dan BUMN di Kota Padang Tes Swab |Republika Online1.150 Karyawan BUMD dan BUMN di Kota Padang Tes Swab |Republika OnlineDari hasil tes sementara, sudah ada 19 orang karyawan yang positif covid-19.
Baca lebih lajut »

Menko PMK: Presiden Minta Kementerian, BUMN, dan Pemda Belanja Masker Besar-besaranMenko PMK: Presiden Minta Kementerian, BUMN, dan Pemda Belanja Masker Besar-besaranPenggunaan masker sangat efektif dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.\n\n
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-05 11:07:33