Para komisaris rangkap jabatan yang terbukti diangkat dengan cara yang bertentangan dengan hukum diharapkan dicopot.
RI meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presiden yang salah satunya mengatur soal sistem penghasilan tunggal bagi komisaris BUMN yang merangkap jabatan.serta penghasilan di BUMN dan anak perusahaan BUMN.
Selain itu, peraturan tersebut juga harus mengatur batasan dan kriteria penempatan pejabat struktural atau fungsional aktif sebagai komisaris BUMN."Ombudsman menyarankan kepada presiden menerbitkan peraturan presiden untuk, pertama, memperjelas batasan dan kriteria penempatan pejabat struktural atau fungsional aktif sebagai komisaris BUMN dalam satu pandangan yang koheren dengan mempertimbangkan kompetensi dan terhindar dari konflik kepentingan," ujar Alamsyah.
Peraturan itu setidaknya mengatur jelas soal penetapan kriteria calon komisaris, sumber bakal calon, tata cara penilaian dan penetapan, mekanisme serta hak dan kewajiban komisaris di BUMN, dan akuntabilitas kinerja para komisaris BUMN.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ombudsman Minta Tambah Shift Jam Kerja |Republika OnlineTambahan shift jama kerja untuk mengurai antrean penumpang transportasi umum,
Baca lebih lajut »
Presiden Minta Dukungan PKK Tangani Penularan Covid-19“Saya ingin melibatkan PKK. Istri Menteri Dalam Negeri yang nanti akan menanganinya,” kata Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi: Saya Minta Pak Ketua...Presiden Jokowi kembali menyampaikan kekesalannya atas lambatnya penyerapan anggaran penanganan Covid-19. PresidenJokowi
Baca lebih lajut »
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Presiden Minta Belanja Masker Besar-besaranPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada jajaran pemerintah agar penanganan pandemi Covid-19 fokus pada penggunaan...
Baca lebih lajut »
Menko PMK: Presiden Minta Kementerian, BUMN, dan Pemda Belanja Masker Besar-besaranPenggunaan masker sangat efektif dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.\n\n
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Minta Anji-Hadi Pranoto Minta Maaf ke Publik!'Klarifikasi menjadi sangat penting agar jelas duduk persoalan yang sebenarnya. Selain itu, mereka juga harus meminta maaf kepada masyarakat luas,' kata Saleh. Anji HadiPranoto
Baca lebih lajut »