Tidak ada perngecualian untuk memanggil pejabat tertinggi agar kasus terselesaikan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menanggapi dugaan korupsi proyek pembangunan ribuan Base Transceiver Station 4G di Kemenkominfo. Menurutnya, semua pihak yang berkaitan dengan proyek BTS harus dipanggil Kejagung dan didengar keterangannya.
Baca Juga Menurut dia, dari keterangan tersebut, dilakukan konstruksi petistiwa pidananya dan peran orang-orang yang didengar keterangannya apakah sebagai saksi ataupun tersangka. Ia menilai tidak ada perngecualian untuk memanggil pejabat tertinggi sehingga kasus ini bisa terselesaikan."Ya siapa saja yang terkait harus dipanggil," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat: Rambutnya Tidak Putih Semua, Jokowi Akui Dirinya Tidak Memikirkan RakyatPemimpin yang memikirkan rakyat, menurut Presiden Joko Widodo, adalah yang memiliki rambut putih semua dan wajah berkerut. Akan tetapi, Presiden
Baca lebih lajut »
Semua Pihak di Balik Seleksi PPPK Guru di Aceh Diwanti-wanti Tidak Terlibat SuapSemua pihak yang terlibat langsung dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Provinsi Aceh diingatkan untuk tidak
Baca lebih lajut »
Pengamat Nilai Kode Jokowi Pas untuk Ganjar: Dia tidak Suka Bangun Gedung MegahPRESIDEN Joko Widodo meminta relawan mendukung pemimpin yang selalu memikirkan rakyat. Kode-kode Jokowi dianggap mengarah ke sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. mediaindonesia referensibangsa Sumber:
Baca lebih lajut »
Jokowi Minta Tak Ada Gesekan dan Adu Domba di Tahun PolitikJokowi juga mengingatkan semua pihak untuk hati-hati di tengah dinamika tahun politik menjelang Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Jokowi Serukan Jangan Ada Benturan dan Adu Domba di Tahun Politik |Republika OnlineJokowi juga mendorong semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan.
Baca lebih lajut »
33 Provinsi Telah Tetapkan UMP 2023 di Bawah 10 Persen, Berikut Rinciannya - Tribunnews.comKementerian Ketenagakerjaan meminta semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan Keputusan Gubernur terkait UMP 2023.
Baca lebih lajut »