Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengritisi urgensi revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ...
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto. ANTARA/Handout/aa.
Menurut Bambang, mengikuti perkembangan sosial budaya dan teknologi yang cepat, UU Nomor 2 Tahun 2002 yang berusia 20 tahun sudah selayaknya direvisi, disesuaikan dengan tuntutan zaman. “Ini bahaya, karena lembaga negara yang diberikan kewenangan penegakan hukum bisa dijadikan alat politik kekuasaan dan bisa dijadikan alat untuk menekan hak-hak masyarakat,” katanya mengingatkan.
Yang kedua, lanjut dia, adalah soal anggaran operasional Polri yang tidak ada dalam Pasal 2 Tahun 2002. Sama pentingnya mengingat lembaga negara yang seharusnya semua dibiayai oleh APBN.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Baca lebih lajut »
AJI Indonesia tolak revisi Undang-Undang PenyiaranAliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, yang saat ini sedang bergulir di DPR ...
Baca lebih lajut »
Menimbang revisi Undang-Undang PemiluWacana merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengemuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara Perselisihan Hasil ...
Baca lebih lajut »
HEADLINE: Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Bergulir di DPR, Poin Kontroversialnya?DPR dan Pemerintah diam-diam memuluskan pengesahan RUU MK. Pembahasan tingkat I revisi keempat UU MK ini dilakukan secara 'senyap' di masa reses DPR.
Baca lebih lajut »
Respons Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK: Itu Wewenang Pembentuk Undang-UndangMenurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, hal itu adalah pembahasan revisi UU MK merupakan wewenang DPR selaku pembentuk undang-undang.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Akan Bahas Revisi Undang-Undang Kementerian Negara, Mardani PKS: KagetPolitikus PKS Mardani Ali Sera mengaku kaget lantaran mendapat agenda rapat Badan Legislasi DPR yang membahas untuk melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negara.
Baca lebih lajut »