Pengamat: Revisi UU MD3 Diperlukan untuk Bangun Mitra Strategis Pemerintahan Baru

Uu Md3 Berita

Pengamat: Revisi UU MD3 Diperlukan untuk Bangun Mitra Strategis Pemerintahan Baru
RevisiDpr RiMpr Ri
  • 📰 VIVAcoid
  • ⏱ Reading Time:
  • 33 sec. here
  • 11 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 47%
  • Publisher: 90%

Peneliti kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro mengatakan UU MD3 yakni Nomor 17 Tahun 2014 perlu direvisi.

Peneliti kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership , Riko Noviantoro mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,“Undang-Undang MD3 ini memang sebaiknya dilakukan revisi, mengingat dinamika politik eksternal yang berubah dan mengalami banyak perubahan, dinamika politik ke depan yang berat,” kata Riko melalui keterangannya pada Selasa, 11 Juni 2024.

Partai Demokrat resmi mengusung dan memberikan rekomendasi terhadap pasangan Herman Deru dan Cik Ujang untuk maju dalam Pilgub Sumatera Selatan 2024. Rekomendasi Edy Rahmayadi mengeklaim tidak ada mahar politik ketika rampung melakukan uji kelayakan dan kepatutan dari PKB untuk maju dalam Pilkada Sumut.Sebuah unggahan di media sosial yang menarasikan Menteri Agama yang meminta masyarakat untuk mengikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN beredar di FB

Starseed: Asnia Trigger adalah game RPG urban fantasy terbaru dari Mojito Games yang dirilis pada 28 Maret 2024. Ketahui spesifikasi minimal, harga, dan link download unt

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

VIVAcoid /  🏆 3. in İD

Revisi Dpr Ri Mpr Ri Dpd Ri Dprd Pemerintah Pemerintahan Prabowo Gibran Viva Politik

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pengamat: Revisi UU Polri hendaknya prioritaskan kebutuhan masyarakatPengamat: Revisi UU Polri hendaknya prioritaskan kebutuhan masyarakatPengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengritisi urgensi revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ...
Baca lebih lajut »

Marak Terjadi Kecelakaan Bus, Pengamat Usul Revisi UU LLAJMarak Terjadi Kecelakaan Bus, Pengamat Usul Revisi UU LLAJPengamat Transportasi (MTI Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan alasan pentingnya merevisi Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Baca lebih lajut »

Sinergi Pemerintah-Swasta Diperlukan untuk Tingkatkan Peran Pemuda di Tingkat GlobalSinergi Pemerintah-Swasta Diperlukan untuk Tingkatkan Peran Pemuda di Tingkat GlobalJPNN.com : Ketua IYD Michael Victor Sianipar berharap terselenggaranya acara tersebut dapat meningkatkan optimisme pemuda dan memperkuat jejaring lintas sekt
Baca lebih lajut »

Partisipasi Swasta Diperlukan Untuk Menanggulangi Persoalan Perubahan IklimAksi nyata diperlukan agar program CSR (Corporate Social Responsibilities) tidak hanya menjadi pencitraan pihak-pihak swasta.
Baca lebih lajut »

Pengukuran transformasi digital diperlukan untuk percepat digitalisasiPengukuran transformasi digital diperlukan untuk percepat digitalisasiKepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Arifin Saleh Lubis mengatakan bahwa pengukuran indeks transformasi digital di tingkat provinsi ...
Baca lebih lajut »

BRIN: Kebijakan ekstrem diperlukan untuk wujudkan swasembada kedelaiBRIN: Kebijakan ekstrem diperlukan untuk wujudkan swasembada kedelaiBadan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti perlunya terobosan kebijakan yang ekstrem apabila Indonesia ingin mewujudkan swasembada kedelai, yaitu ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 17:39:51