Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Dr Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 berjalan kondusif dikarenakan ...
Arsip- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Dr Trubus Rahardiansyah. ANTARA/M Arief Iskandar/am.
Menurut dia, selain pemerintah telah sigap mengantisipasi terjadinya gesekan antarpendukung atau warga, momen pilkada serentak yang berdekatan dengan Pemilu 2024 lalu juga menjadi salah satu faktor pendukung pemilihan kepala daerah berlangsung kondusif. "Kalau dari kebijakan publik, pelaksanaan pilkada ini berdekatan dengan pilpres, dan masyarakat sudah sudah dewasa dalam berdemokrasi," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat kebijakan publik soroti aturan kemasan rokok polosPengamat Kebijakan Publik Dwijo Suyono menyoroti Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang salah satunya mengatur rokok akan diproduksi dengan kemasan ...
Baca lebih lajut »
Menghadapi Pemerintahan BaruPublik berhak mengetahui fakta kebijakan dari pemerintah, dan di sini fungsi media menjembatani.
Baca lebih lajut »
Media Indonesia dan LAN Akan Kolaborasi Perkuat Kebijakan Publik Berbasis DataDeputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Agus Sudrajat mengatakan saat ini iklim kebijakan publik di Indonesia masih lemah dalam dukungan data dan fakta lapangan
Baca lebih lajut »
Tanpa Mahar, Pengamat Publik Bisa Menilai NasDem Partai SehatNasDem ingin memberikan pembelajaran sebagai partai politik parpoln sehingga kemajuan bangsa yang tertata dapet tercapai
Baca lebih lajut »
Pengamat: Kebijakan pariwisata perlu lihat posisi RI di mata duniaPengamat pariwisata asal Universitas Andalas Sari Lenggogeni mengatakan bahwa setiap kebijakan pariwisata yang dibuat oleh pemerintah harus melihat posisi ...
Baca lebih lajut »
Debat Kedua Pilgub Jateng, Hendi Lebih Kuasai PanggungPengamat Politik Universitas Negeri Semarang, memberikan pandangan soal debat publik kedua Pilgub Jawa Tengah.
Baca lebih lajut »