Pengamat komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Dr. Afdal Makkuraga, M.Si menyampaikan sebaiknya partai politik tidak "menyandera" Presiden ...
Jakarta - Pengamat komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Dr. Afdal Makkuraga, M.Si menyampaikan sebaiknya partai politik tidak "menyandera" Presiden Joko Widodo ketika menentukan menteri yang akan masuk dalam struktur kabinetnya.
Sebenarnya Presiden Joko Widodo lebih leluasa memilih calon menterinya karena ia akan memimpin pada periode kedua.Baca juga: Ray Rangkuti perkirakan Kementerian Desa jadi rebutan partaiTidak seperti kepemimpinan pertamanya, presiden tentunya sedikit banyaknya memiliki beban elektoral serta harus menjaga koalisi untuk memastikan pemenang pilpres periode selanjutnya.
Meski lebih leluasa, ternyata masih ada peluang bagi partai politik untuk "memaksa" presiden memberikan jatah menteri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Fokus Kongres PDIP, Megawati Belum Bicara Pemerintahan dengan JokowiJokowi sebelumnya mengatakan akan mengundang semua ketum parpol untuk bicara.
Baca lebih lajut »
Aksi tunggal warga Solo memprotes elite parpol minta jatah menteriSeorang warga Solo melakukan aksi tunggal memprotes manuver elite partai politik dengan terang-terangan meminta jatah kursi kabinet kepada Presiden terpilih ...
Baca lebih lajut »
JK Nilai Wajar Parpol Minta Jatah MenteriJK mengatakan partai boleh saja meminta jatah kursi menteri sebanyak-banyaknya untuk di kabinet baru nanti.
Baca lebih lajut »
Sidang Pileg - Hakim MK kritik permohonan 3 parpolPanel hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna didampingi oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Wahiddudin Adams mengkritik permohonan tiga ...
Baca lebih lajut »
PDIP Tak Mau Latah Tiru Parpol Lain Ajukan Nama Calon MenteriSejumlah partai politik sudah menyiapkan nama-nama calon menteri untuk diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca lebih lajut »
Kode Perilaku Wartawan Disahkan, Pengurus PWI Tak Boleh Jadi Pengurus ParpolPWI merampungkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta Kode Perilaku Wartawan Indonesia (KPWI) yang diamanatkan Kongres 2018 di Solo tahun lalu.
Baca lebih lajut »