Pengamat: Kenaikan upah minimum berikan efek surplus ke dunia usaha

Indonesia Berita Berita

Pengamat: Kenaikan upah minimum berikan efek surplus ke dunia usaha
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 78%

Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 sebesar 6,5 persen ...

Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat . ANTARA/Andi Firdaus/am.Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 sebesar 6,5 persen akan memberi efek positif terhadap dunia usaha.

Bhima menjelaskan, berdasarkan simulasi perhitungan yang dilakukan oleh Celios, pada skenario kenaikan 1,58 persen, surplus usaha bertambah sebesar Rp11,23 triliun. Kemudian pada kenaikan 8,7 persen, surplus ini meningkat menjadi Rp61,84 triliun, dan pada kenaikan 10 persen, mencapai Rp 71,08 triliun.

Namun demikian, temuan ini juga membantah bahwa kenaikan upah minimum akan berdampak negatif terhadap dunia usaha. Yang perlu diperhatikan juga, kata Bhima, impor barang konsumsi harus dikurangi. Bhima juga menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto dinilai masih berhati-hati dalam menggunakan UMP sebagai cara mendorong pemulihan daya beli tahun depan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Warga Jakarta Ingat! Pramono-Rano Belum Menang, Jangan Tak Terkecoh Hasil Quick CountWarga Jakarta Ingat! Pramono-Rano Belum Menang, Jangan Tak Terkecoh Hasil Quick CountHal tersebut ditegaskan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara.
Baca lebih lajut »

Direktur Eksekutif Kemitraan: Kekerasan Terhadap Pembela HAM Masih Marak Karena Belum Ada Regulasi PerlindunganDirektur Eksekutif Kemitraan: Kekerasan Terhadap Pembela HAM Masih Marak Karena Belum Ada Regulasi PerlindunganLaode M Syarif mengatakan perlindungan terhadap pembela HAM, khususnya perempuan, masih rendah dan sering kali terjadi kekerasan. Andy Yentriyani menekankan perlunya regulasi perlindungan lebih lanjut dan pengakuan eksistensi perempuan pembela HAM.
Baca lebih lajut »

Direktur Eksekutif Citra Institute Meragukan Hasil Resmi Pilkada Jakarta 2024Direktur Eksekutif Citra Institute Meragukan Hasil Resmi Pilkada Jakarta 2024Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, meragukan kemungkinan berlangsungnya dua putaran dalam Pilkada Jakarta 2024, karena KPU DKI Jakarta belum mengumumkan hasil resmi meski rekapitulasi tingkat TPS sudah selesai.
Baca lebih lajut »

Pertamina Sidak ke SPBU Sebelum Nataru, Direktur Eksekutif ReforMiner: Ini Kegiatan PositifPertamina Sidak ke SPBU Sebelum Nataru, Direktur Eksekutif ReforMiner: Ini Kegiatan PositifInspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Pertamina ke sejumlah SPBU menjelang libur Nataru, dinilai sebagai upaya positif untuk memastikan stok BBM aman dan layanan berjalan baik, terutama di wilayah Jawa dan Bali.
Baca lebih lajut »

Eks Menlu Indonesia Retno Marsudi Diangkat jadi Direktur Non-Eksekutif Gurin EnergyEks Menlu Indonesia Retno Marsudi Diangkat jadi Direktur Non-Eksekutif Gurin EnergyBerita Eks Menlu Indonesia Retno Marsudi Diangkat jadi Direktur Non-Eksekutif Gurin Energy terbaru hari ini 2024-11-23 13:04:46 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Poltracking Disorot, Ini Sosok Hanta Yuda Pendiri dan Direktur Eksekutif Poltracking IndonesiaPoltracking Disorot, Ini Sosok Hanta Yuda Pendiri dan Direktur Eksekutif Poltracking IndonesiaPoltracking Indonesia disanksi dari Persepi tidak diizinkan untuk merilis survei akibat diduga melanggar etik. Ini profil Hanta Yuda pendirinya.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 17:21:50