JPNN.com : Langkah DPR memasukan RUU Tax Amnesty ke dalam Prolegnas prioritas dinilai janggal dan menimbulkan pertanyaan publik. Singgung RUU Perampasan Aset
jpnn.com - Pengamat Hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho ikut menyoroti langkah DPR yang memasukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2024.
“Mengapa kebijakan yang berpotensi membebaskan pelanggar pajak dari tanggung jawab masa lalu menjadi prioritas, sementara RUU Perampasan Aset yang memiliki dampak besar dalam pemberantasan korupsi justru diabaikan?,” tanya Hardjuno di Surabaya, Jumat . “Tanpa adanya regulasi ini, aset-aset yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat akan terus terhenti di tangan para pelaku kejahatan,” ujarnya.
Pengampunan Pajak DPR RUU Perampasan Aset Korupsi Hardjuno Wiwoho Prolegnas RUU Pengampunan Pajak RUU Tax Amnesty
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ICW nilai pengesahan RUU Perampasan Aset butuh langkah konkret DPRIndonesia Corruption Watch (ICW) menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset membutuhkan langkah konkret dari Dewan Perwakilan ...
Baca lebih lajut »
DPR Dikritik Keras, RUU Pengampunan Pajak Lolos Tapi RUU Perampasan Aset DiabaikanRUU Perampasan Aset yang memiliki dampak besar dalam pemberantasan korupsi justru diabaikan.
Baca lebih lajut »
DPR Tetapkan 176 RUU Masuk Prolegnas, 41 RUU Prioritas 2025DPR menetapkan sebanyak 176 Rancangan Undang-undang masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2024-2029.
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna Setujui RUU DKJ Jadi RUU Usul Inisiatif DPRBerita Rapat Paripurna Setujui RUU DKJ Jadi RUU Usul Inisiatif DPR terbaru hari ini 2024-11-12 13:15:31 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas, Dibahas Pemerintah-DPR 2025Badan Legislasi DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak
Baca lebih lajut »
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas DPR, Ini Penjelasan Ketua Komisi XISebagai catatan, Tax Amnesty telah dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni Jilid I periode 2016-2017 dan Jilid II pada 2022.
Baca lebih lajut »