Pengamat meyakini susunan kabinet Jokowi-Amin sampai saat ini masih belum rampung.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Usep S Ahyar menilai, manuver politik sejumlah ketua umum partai politik menjelang pelantikan presiden merupakan upaya meningkatkan daya tawar guna mendapatkan kursi di kabinet. Salah satu objek meningkatkan daya tawar tersebut, yakni sikap terkait amendemen UUD 1945.
"Nasdem dan Gerindra harus dibaca juga sebagai posisi tawar, mereposisi dalam hal ini," kata direktur riset Populi Center itu. Di lain sisi, Usep mengatakan, PDIP dan Golkar tampak sudah bersepakat untuk melakukan amandemen terbatas. Keduanya juga dinilai tak lagi gencar melakukan manuver politik untuk meningkatkan daya tawar dalam mendapatkan kursi di kabibet.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Zulhas: Amendemen UUD Tak Ubah Presiden Jadi Mandataris MPRUsai bertemu Jokowi, eks Ketua MPR Zulkifli Hasan memastikan amendemen UUD 1945 tak akan mengubah mekanisme pilpres atau kembali menjadi mandataris MPR.
Baca lebih lajut »
PDIP Yakin Rencana Amendemen UUD 45 Tidak Jadi Bola LiarAmendemen harus didahului kesepakatan-kesepakatan.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Jadi Bola LiarKetua MPR Bambang Soesatyo memastikan bahwa amendemen UUD 1945 tidak akan menjadi bola liar karena sudah ada kesepakatan 10 fraksi MPR.
Baca lebih lajut »
Wapres Kalla Tak Sepakat Amendemen UUD 1945 MenyeluruhWakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan amendemen UUD 1945 dilakukan terbatas.
Baca lebih lajut »
Bamsoet: Badan Kajian MPR Diketuai PDIPBadan ini bertugas mengkaji amendemen UUD 1945.
Baca lebih lajut »
PDI-P Tak Sepakat Usulan Amendemen UUD 1945 Secara Menyeluruh'PDI-P kemungkinan akan mempertimbangkan kembali rencana agenda amendemen UUD 1945 tersebut,' kata Basarah.
Baca lebih lajut »