'PDI-P kemungkinan akan mempertimbangkan kembali rencana agenda amendemen UUD 1945 tersebut,' kata Basarah.
Usulan tersebut merupakan salah satu poin kesepakatan dari pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Minggu .hanya menyepakati amendemen UUD 1945 terbatas pada menghidupkan kembali haluan negara.
"Di luar itu PDI Perjuangan tidak akan ikut dalam agenda perubahan-perubahan pasal yang lainnya," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin .Basarah menjelaskan, sikap PDI-P terkait amendemen terbatas UUD 1945 telah diputuskan rapat kerja nasional pada 2016 dan ditegaskan kembali saat Kongres ke-V PDI-P pada 2019 lalu.
PDI-P memutuskan untuk mendorong perubahan Pasal 3 UUD 1945 terkait penambahan kewenangan MPR ditambah, yakni menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara."Jadi di luar perubahan pasal itu PDI-P tidak berada dalam pikiran apalagi sikap untuk mengubah pasal-pasal lain di dalam UUD tersebut. Kalau ada rencana untuk mengubah pasal-pasal lain di dalam UUD, PDI-P kemungkinan akan mempertimbangkan kembali rencana agenda amendemen UUD 1945 tersebut," kata Basarah.
Setelah itu, seluruh fraksi akan menyamakan persepsi atau pandangan terkait amendemen dari hasil kajian Badan Pengkajian MPR. "Nanti kita diseminasi pandangan tiap partai, kita tampung dan kita cari persamaannya. Pandangan-pandangan yang sekarang ada dari para ketum parpol, termasuk dari Ketum Nasdem dan Gerindra, akan jadi bahan kajian di Badan Pengkajian MPR untuk nanti disamakan persepsinya," ucap Basarah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gerindra Pastikan Amandemen UUD 1945 Tak Recoki Urusan Jabatan PresidenWacana melakukan amandemen UUD 1945 muncul. Fraksi Partai Gerindra MPR memastikan, jika jadi dilakukan, amandemen UUD 1945 tak akan merecoki hal-hal yang terkait jabatan presiden. Gerindra AmandemenUUD1945
Baca lebih lajut »
Gerindra: Amendemen UUD 1945 Tak Ubah Masa Jabatan PresidenGerindra menyebut tidak ada pembahasan selain tentang penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam amandemen UUD 1945 sejauh ini.
Baca lebih lajut »
Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara MenyeluruhAmandemen UUD 1945 sebaiknya tidak dilakukan hanya untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).\n
Baca lebih lajut »
Surya Paloh dan Prabowo Sepakat Amendemen UUD 1945 MenyeluruhPrabowo dan Surya Paloh sepakat untuk mengamendemen UUD 1945 secara menyeluruh, termasuk evaluasi sistem pemilihan umum.
Baca lebih lajut »
Otak-atik Amandemen UUD 1945 dalam Kacamata Hukum Tata NegaraMPR 2014-2019 mengamanatkan melakukan amandemen terbatas UUD 1945. Dalam kacamata hukum tata negara, sudah saatnya UUD 1945 diamandemen untuk kelima kalinya. AmandemenUUD1945
Baca lebih lajut »
Bertemu Zulkifli Hasan, Jokowi Selisik soal Amandemen UUD 1945Presiden Jokowi bertemu dengan Wakil Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan. Jokowi tak menampik membahas soal koalisi, namun juga bicara soal rencana amandemen UUD 1945. Jokowi ZulkifliHasan
Baca lebih lajut »