Presiden Jokowi diminta tidak ragu menerbitkan perppu KPK karena sesuai konstitusi.
- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, Presiden Joko Widodo semestinya tak ragu untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang direvisi.
Menurut Bivitri, penerbitan perppu sesuai konstitusi dan didukung masyarakat yang berharap upaya pemberantasan korupsi terus berjalan. "Presiden tak perlu ragu mengeluarkan perppu karena secara konstitusional juga terpenuhi di situasi yang genting. Saya mengira presiden sedang mengalkulasi pertimbangan politik saat ini," ujar Bivitri saat dihubungi wartawan, Kamis .Maka dari itu, menurut dia, penting untuk mengomunikasikan rencana terbitnya perppu ke pimpinan partai politik dengan membahas materi yang mengedepankan penguatan lembaga antirasuah.
Kemudian, diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi"Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.""Presiden kini punya dua opsi, apakah menandatangani revisi UU KPK kemudian langsung menerbitkan perppu atau menunggu hingga 17 Oktober," ucap Bivitri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Survei KedaiKOPI: Pemilih Jokowi Anggap UU KPK Melemahkan KPKLembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei soal aksi mahasiswa, pelajar STM, dan isu-isu terkini. Apa hasilnya? UUKPK DemoMahasiswa
Baca lebih lajut »
Pakar: Tak Ada Pemakzulan, Perppu KPK Hak Konstitusional JokowiPresiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Baca lebih lajut »
Pengamat: KPK Kuat Dapat Cegah Masuknya Investasi tak SehatSelama ini hanya KPK yang terlihat serius mengawasi praktik-praktik korupsi.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Semua Pihak Harus Bantu KPK Berantas KorupsiKalau ada dugaan-dugaan korupsi pejabat, kita bisa melaporkan ke KPK. Peran kita sangat penting membantu KPK menyelamatkan...
Baca lebih lajut »
Jokowi Pertimbangkan Perppu Cabut UU KPK, Kamu Setuju atau Tidak?Rentetan demo mahasiswa telah digelar untuk menolak UU KPK. Jokowi kemudian mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu guna mencabut UU KPK itu. Kamu setuju, detikers? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya! UUKPK PerppuUUKPK
Baca lebih lajut »
Perppu UU KPK Jadi Terbit Tidak, Pak Jokowi?Hampir seminggu sejak Presiden Jokowi memberi sedikit angin segar bagi pemberantasan korupsi. Namun sampai kini Jokowi belum juga menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »