Panitia khusus pansus hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 akan membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji
Kuota haji plus jadi indikasi korupsi penyelenggaraan haji 2024. Berbagai temuan Tim Pengawas DPR dalam penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan pemerintah tahun ini dinilai menjadi puncak gunung es pengelolaan ibadah haji yang semrawut.
Mengenai pengalihan kuota jemaah untuk haji plus itu, Luluk menilai hal tersebut telah mencederai nilai-nilai keadilan. Luluk mengatakan, pelaksanaan Haji bukan hanya peristiwa ibadah atau religi, tapi juga sekaligus peristiwa ekonomi, perdagangan, politik dan diplomasi, bahkan kultural.Selanjutnya pansus angket haji akan mengajukan permohonan kepada pimpinan DPR agar tetap bisa melakukan rapat di masa reses mengingat DPR akan memasuki reses dalam waktu dekat. Pansus Angket DPR juga akan meminta keterangan dari stakeholder terkait.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Beda Pandangan Timwas Haji DPR dan Kemenag soal Kuota Tambahan Haji Plus 2024Timwas Haji DPR dan Kemenag berbeda pandangan soal pengalihan kuota haji tambahan untuk haji plus.
Baca lebih lajut »
Bantah Timwas Haji DPR, Menag Sebut tidak Ada Pengalihan Kuota Haji TambahanMENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah adanya pengalihan setengah dari kuota haji tambahan untuk ONH Plus sebagaimana diungkapkan oleh Timwas Haji DPR
Baca lebih lajut »
Timwas Haji DPR Desak Penyelidikan Pengalihan Setengah Kuota Tambahan Haji Reguler 2024ANGGOTA Tim Pengawas Timwas Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah mengalihkan setengah dari kuota tambahan haji 2024
Baca lebih lajut »
DPR Soroti Pengalihan 10 Ribu Kuota Haji Tambahan untuk Haji KhususTahun ini sekitar dua juta umat Islam dari berbagai negara di dunia menunaikan ibadah haji, termasuk jemaah asal AS. Dulu, jemaah dari AS hanya perlu mengurus ibadah haji lewat agen wisata atau biro perjalanan haji. Tapi kini, prosesnya dibuat online.
Baca lebih lajut »
Timwas Haji DPR nilai pengalihan kuota haji tambahan tak sesuai aturanAnggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Selly Andriany Gantina menilai kebijakan pengalihan setengah dari kuota tambahan 20 ribu untuk jamaah haji reguler ...
Baca lebih lajut »
Timwas Haji DPR Kritik Keras Kemenag Pengalihan Kuota Haji Tambahan Langgar AturanANGGOTA Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina melontarkan kritik keras Kemenag atas pengalihan setengah dari kuota tambahan 20 ribu untuk jemaah haji reguler menjadi haji plus ONH Plus
Baca lebih lajut »