Tahun ini sekitar dua juta umat Islam dari berbagai negara di dunia menunaikan ibadah haji, termasuk jemaah asal AS. Dulu, jemaah dari AS hanya perlu mengurus ibadah haji lewat agen wisata atau biro perjalanan haji. Tapi kini, prosesnya dibuat online.
Jemaah haji bersujud di sekitar Ka'bah di Masjidil Haram, setelah melakukan "tawaf" pada hari terakhir ibadah haji, 16 Juni 2024.
Dia menambahkan dalam berbagai rapat kerja dengan Panja Haji tersebut, Kementerian Agama sama sekali tidak menyebutkan tentang pengalihan dari kuota tambahan untuk haji khusus. Proporsinya, kata John Kenedy, tetap sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dia meyakini pengalihan 10 ribu dari 20 ribu kuota tambahan haji tersebut adalah ilegal, melanggar undang-undang, keputusan rapat kerja, dan keputusan Panja. Menurutnya, jika menteri agama bisa seenaknya mengeluarkan keputusan semacam itu, untuk apa ada rapat kerja dan undang-undang.
John Kenedy menegaskan pengalihan 10 ribu kuota untuk haji khusus itu berdampak pada makin panjang antrean haji yang sudah menunggu hingga 10-40 tahun. Selain itu lanjutnya, dia melihat penyelenggara haji khusus juga tidak siap dengan tambahan kuota 10 ribu jamaah tersebut, terkait pelayanan yang diberikan. John Kenedy mengatakan komisinya akan membentuk Panitia Khusus untuk membahas penyelenggaraan haji segera setelah rapat evaluasi dilaksanakan.
"Mereka mungkin merasa perlu adanya haji khusus ini sepuluh ribu tambahan untuk menambah tingkat okupansi hotel-hotel bintang lima di sekitar Masjidil Haram. Makanya diberi kepercayaan kepada haji khusus dan semuanya itu termaktub dalam kesepakatan yang menjadi keputusan Arab Saudi. Tentunya pemerintah Indonesia menjalankan. Karena seketika kuota dibagikan, itu sudah masuk dalam sistem pemisahan," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Timwas Haji DPR nilai pengalihan kuota haji tambahan tak sesuai aturanAnggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Selly Andriany Gantina menilai kebijakan pengalihan setengah dari kuota tambahan 20 ribu untuk jamaah haji reguler ...
Baca lebih lajut »
Timwas Haji DPR Kritik Keras Kemenag Pengalihan Kuota Haji Tambahan Langgar AturanANGGOTA Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina melontarkan kritik keras Kemenag atas pengalihan setengah dari kuota tambahan 20 ribu untuk jemaah haji reguler menjadi haji plus ONH Plus
Baca lebih lajut »
Timwas Haji DPR Soroti Kebutuhan Safari Wukuf dan Fasilitas Ramah Lansia untuk Jemaah HajiAbdul Wachid Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menyoroti perlunya fasilitas Safari Wukuf untuk jemaah yang sakit dan penempatan yang sesuai untuk jemaah lansia
Baca lebih lajut »
Timwas DPR Akan Bentuk Pansus Penyelenggaraan Haji: Bukan untuk Mencari KesalahanTim Pengawas Haji DPR RI, berencana untuk membuat pansus haji, usai penyelanggaraan haji 2024.
Baca lebih lajut »
Polemik Pengalihan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas DPR Pertanyakan Dasar HukumnyaTim Pengawas Timwas Haji DPR RI kembali mempertanyakan keputusan Kementerian Agama Kemenag untuk mengalihkan separuh dari 20 ribu kuota tambahan haji reguler ke ONH Plus
Baca lebih lajut »
Cak Imin Soroti Pelaksanaan Haji 2024: Slogan Haji Ramah Lansia Belum MaksimalMuhaimin yang juga Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke tenda-tenda jamaah haji Indonesia di Mina
Baca lebih lajut »