DPRD meminta kepada Pemprov agar apabila ada penambahan data harus dilaporkan secara resmi.
DPRD DKI Jakarta menanggapi soal laporan data penerima bantuan sosial yang diunggah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Disebutkan, data penerima bansos menjadi 2,4 juta keluarga miskin dan rentan terdampak Covid-19.
Ketua Komisi A DPRD Mujiyono menuturkan penambahan tersebut sengaja disediakan Gubernur Anies Baswedan."Kalau enggak salah ada tambahan ekstra untuk tokoh-tokoh masyarakat atau marbot masjid, pengurus majelis taklim, walaupun dia tidak dalam kategori penerima bansos," jelas Mujiyono saat dihubungi, Selasa .
Di satu sisi, ia juga menyoroti belum adanya Keputusan Gubernur untuk bansos kedua dari Pemprov DKI. Menurutnya, dengan adanya acuan tersebut, DPRD bisa mengetahui secara pasti jumlah penerima bansos.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD DKI Fraksi PAN Kritisi Kebijakan Pusat Soal PandemiWakil Keua DPRD DKI Zita Anjani menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pembukaan kembali transportasi dengan syarat dan pergerakan pengemudi ojek daring
Baca lebih lajut »
Pandemi Corona, DPRD DKI: THR PJLP Harus DibayarkanTak ada alasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk tidak membayarkan THR bagi tenaga PJLP di seluruh organisasi perangkat daerah...
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI Heran Ada Anggaran Konsumtif di Tengah PandemiAnggaran tersebut adalah pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau hutan di DKI Jakarta dari Dinas Kehutanan DKI yang semula Rp400 miliar menjadi Rp374 miliar.
Baca lebih lajut »
Fraksi Golkar DPRD DKI Minta PSBB Jakarta DiperpanjangBaco meminta Pemprov DKI jika memang ingin melakukan relaksasi atau pelonggaran PSBB, maka tetap harus mengedepankan protokol kesehatan dan penegakan hukum yang jelas.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI Kecewa Anggaran Rusunawa Hanya Terserap 20%Prasetyo menyebut dengan tidak maksimalnya proyek pembangunan rusunawa, artinya akan semakin banyak warga yang tertunda untuk menempati tepat tinggal yang layak.
Baca lebih lajut »
Cek Pencairan THR PNS dan PJLP DKI, Pimpinan Komisi DPRD: Sebelum Hari H Harus DibayarTHR tersebut termasuk milik penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) seperti pegawai harian lepas (PHL) dan petugas prasarana dan sarana umum (PPSU).
Baca lebih lajut »