Kebijakan jalan berbayar elektronik diprediksi akan membuat biaya perjalanan bertambah 50 persen—70 persen.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Electronic Road Pricing atau jalan berbayar elektronik demi mengurangi kemacetan di ibu kota diprediksi akan berdampak luas dan makin membebani ekonomi masyarakat.
“Yang paling terdampak dari kebijakan ini adalah pengguna yang pendapatannya tetap. Misalnya, karyawan dengan pendapatan UMR. Mereka harus membayar saat melewati jalan yang sudah diterapkan kebijakan ERP, baik pengguna mobil maupun motor, ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis . Kebijakan ERP ini, lanjut Yayat, akan berjalan efektif apabila didukung dengan integrasi sistem transportasi lainnya. Sebagai contoh, 25 ruas jalan yang akan diterapkan ERP, angkutan publiknya sudah memiliki kapasitas dalam menampung potensi pengguna mobil atau motor yang akan beralih ke angkutan tersebut.
Menurut Yayat juga, ERP di koridor TransJakarta misalnya, masih perlu dimaksimalkan karena armada jumlahnya terbatas. Selain itu, headway Transjakarta atau waktu antara suatu titik perhentian bus juga tidak pasti seperti MRT yang konsisten sepuluh menit sekali. Kalau TransJakarta headway-nya lebih dari 20 menit atau lebih untuk koridor tertentu, ini akan merugikan penumpang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hari Kedua Penerapan Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT Masuk Sekolah Pukul 5 Pagi, Banyak Siswa yang TerlambatHari kedua penerapan kebiajakan Pemprov NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, soal masuk sekolah pukul 5 pagi, masih banyak siswa yang datang terlambat.
Baca lebih lajut »
Potret Siswa SMA di NTT Masuk Sekolah Jam 5 Pagi, FSGI Kritik PemprovPenerapan kebijakan aktivitas sekolah tersebut dengan alasan untuk melatih karakter siswa SMA/SMK di NTT.
Baca lebih lajut »
Masuk Sekolah Pukul 05.00 WITA di NTT: Guru Sudah Datang, Sekolah Masih SepiSejumlah guru SMA/SMK di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku menjalankan kebijakan penerapan jam masuk sekolah pukul 05.00 WITA meski kebijakan tersebut memicu pro dan kontra.
Baca lebih lajut »
LBH Jakarta Sebut ERP Bikin Ibu Kota Makin Tidak InklusifLBH menilai kebijakan tersebut akan membuat kesenjangan sosial semakin tinggi. Pasalnya, ERP hanya dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas.
Baca lebih lajut »
Liga 1: Ragu dengan Sejumlah Putusan Wasit, Pelatih Persis Solo Desak Penerapan VARPelatih Persis Solo Leonardo Medina mendesak penyelenggara Liga 1 Indonesia agar segera menggunakan asisten wasit video (VAR).
Baca lebih lajut »
DPRD NTT: Tak boleh ada intimidasi dalam penerapan KBM jam 5.30 pagiDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur meminta tidak ada intimidasi dalam penerapan aturan aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) yang ...
Baca lebih lajut »