LBH menilai kebijakan tersebut akan membuat kesenjangan sosial semakin tinggi. Pasalnya, ERP hanya dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas.
JawaPos.com – Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menolak penerapan Electronic Road Pricing yang diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga:Bikin Beban Hidup Makin Berat, KSPSI Sebut ‘ERP’ Electronic Rob People“Masyarakat kita belum sepenuhnya pulih sebagai dampak dari pandemi. Banyak warga yang ekonominya belum stabil atau bahkan belum mendapatkan pekerjaan setelah dirumahkan saat pandemi lalu. Karena itulah, saya rasa kebijakan ini sangat tidak tepat untuk diterapkan dalam waktu dekat,” kata Jihan kepada wartawan, Kamis .
Baca juga:Ojol Ancam Demo Lebih Besar Kalau Raperda ERP Batal Ditarik“Seharusnya masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan dilibatkan terkait kebijakan ERP karena menyangkut kepentingan umum. Bahkan ini juga jadi tanda tanya apakah ERP menjawab kebutuhan masyarakat dan apakah bisa menyelesaikan persoalan kemacetan di Jakarta,” jelasnya.
Baca juga:Dishub Bukan Menarik Raperda ERP, tapi Berkomunikasi Lagi dengan DPRDUntuk diketahui, rencana penerapan ERP masih terus menuai pro-kontra. Tak hanya di sisi warga, fraksi-fraksi di DPRD pun masih melakukan pembahasan. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sebelumnya bahkan sudah menyatakan penolakannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BMKG: Bodebek Diprediksi Hujan Sepanjang Hari, Jakarta Siaga BanjirBMKG memberi peringatan siaga banjir di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara pada hari ini.
Baca lebih lajut »
LPSK Telaah Permohonan Perlindungan Korban Penganiayaan Anak Pejabat Pajak |Republika OnlineLBH GP Ansor juga menyampaikan akan mengajukan permohonan perlindungan saksi.
Baca lebih lajut »
Kasus Mario Dandy, LBH Ansor: Jangan Jadikan Anak Kebal HukumLBH Ansor meminta Polri tidak menjadikan anak kebal hukum meskipun mendapatkan jaminan perlindungan khusus berdasarkan hukum dan perundang-undangan.
Baca lebih lajut »
Pihak Keluarga Sebut Ayah David telah Maafkan Mario Dandy, tapi Proses Hukum Tetap BerjalanPihak Keluarga Sebut Ayah David telah Maafkan Mario Dandy, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan TempoMetro
Baca lebih lajut »
Panitia Formula E Jakarta 2023, Mulai Ketua DPRD DKI sampai Menantu Presiden JokowiPT Jakarta Propertindo (Jakpro) resmi mengumumkan susunan kepanitian ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta 2023.
Baca lebih lajut »
LBH Ansor Minta Polisi Tak Ragu Tingkatkan Saksi Anak Jadi Anak Berkonflik dengan HukumLBH Ansor meminta kepolisan tidak memberikan pengabaian atau pembiaran pelanggaran hukum terhadap pihak yang diduga terlibat kasus penganiayaan.
Baca lebih lajut »