Jika ambang batas sama dengan Pemilu 2019 maka akan ciptakan politik head to head.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Moch Nurhasim mengusulkan agar presidential threshold atau ambang batas presiden diturunkan dari pemilu sebelumnya yang mencapai 20 persen. Jika pemilihan presiden menerapkan ambang batas yang sama maka kontestasi politik antara dua pasangan calon saja terus terjadi berulang kali.
"Kenapa syarat presidensial itu perlu diubah, ini agar tercipta paling tidak pada tahapan awal itu ada tiga sampai empat calon presiden dan wakil presiden," lanjut Nurhasim. Selain itu, alasan syarat presidential threshold perlu diubah dan tidak terlalu tinggi karena konstitusi mengamanatkan pemilihan presiden berdasarkan suara mayoritas mutlak, 50 persen + 1. Nurhasim meminta revisi UU Pemilu tak memaksakan sistem pemilihan presiden menjadi pluralistis.
"Kalau kemudian plurality terus, problem ketidakpercayaan, problem legitimasi, yang dianggap kurang dan sebagainya ini akan terus-menerus menjadi persoalan sehingga opsi ambang batas pencalonan presiden itu harus dilihat," jelas Nurhasim.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Peneliti LIPI: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Tidak HaramPeneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Moch. Nurhasim mengatakan sistem pemilu proporsional tertutup tidak diharamkan.
Baca lebih lajut »
LIPI: Sistem Proporsional Tertutup Harus Diatur |em|Rigid|/em| UU |Republika OnlineSistem tertutup berpotensi menciptakan oligarki partai politik yang akut.
Baca lebih lajut »
'Nasdem dan Golkar Dukung Ambang Batas Parlemen 7 Persen' |Republika OnlineAlternatifnya, ambang batas nasional 5 persen dan berjenjang, dan nasional 4 persen.
Baca lebih lajut »
Peneliti Unair Terima Mandat Riset Covid-19 dari Presiden |Republika OnlineRiset dan inovasi terkait Covid-19 akan dilakukan dari hulu ke hilir.
Baca lebih lajut »
Peneliti LIPI: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Tidak HaramPeneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Moch. Nurhasim mengatakan sistem pemilu proporsional tertutup tidak diharamkan.
Baca lebih lajut »