Apakah pendataan honorer berkaitan dengan rencana penghapusan honorer? Plt MenPAN-RB Mahfud MD memberikan penjelasan MahfudMD
- Pelaksana tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mahfud MD meminta para pejabat pembina kepegawaian untuk proaktif dalam pemetaan pegawai non-ASN.
Permintaan Mahfud MD ini tertuang dalam SE MenPAN-RB Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli. Dalam suratnya, Mahfud MD menjelaskan pendataan honorer itu berkaitan surat edaran MenPAN-RB sebelumnya Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, tanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pusat dan daerah.31 Mei itu salah satunya berisi tentang penghapusan honorer, yang mana hanya ada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja .
"PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK mewajibkan status kepegawaian hanya PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023," tegas Mahfud MD.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahfud MD: Hasil Autopsi Brigadir J Bisa Dibuka ke PublikMenkopolhukam Mahfud MD mengatakan aturan hukum yang ada saat ini tidak melarang apabila hasil autopsi ingin disampaikan kepada publik.
Baca lebih lajut »
Soal Hasil Autopsi Ulang Brigadir J, Mahfud MD Sebut Boleh Dibuka ke PublikMenko Polhukam Mahfud MD mengatakan hasil autopsi ulang Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, boleh dibuka ke publik.
Baca lebih lajut »
Menko Polhukam Mahfud MD Tegaskan Hasil Autopsi Ulang Brigadir J Perlu Dibuka Ke Publik - Tribunnews.comMenko Polhukam Mahfud MD Tegaskan Hasil Autopsi Ulang Brigadir J Perlu Dibuka Ke Publik via tribunnews
Baca lebih lajut »
Mahfud Ingatkan Pemilu di DOB Papua dan IKN Butuh KoordinasiMahfud MD mengatakan bahwa pemilu serentak, Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, dan IKN Nusantara perlu koordinasi.
Baca lebih lajut »
Menko Mahfud Kembali Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan pada Hari Kemerdekaan | merdeka.comMahfud mengamini, jika sudah lebih dari 55 tahun RKHUP tak henti diperdebatkan dan selalu ditunda.
Baca lebih lajut »
Mahfud Ingatkan Pemilu di DOB Papua dan IKN Butuh KoordinasiMahfud MD mengatakan bahwa pemilu serentak, Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, dan IKN Nusantara perlu koordinasi.
Baca lebih lajut »