Penasihat Hukum Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyuarakan keberatan atas jawaban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses praperadilan. Menurut Todung, KPK membangun tuduhan dengan cerita imajinatif tanpa dasar bukti kuat dan mengada-ada peran Hasto dalam rangkaian suap.
Penasihat Hukum Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan pernyataan sebagai tanggapan resmi atas substansi jawaban pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (, menyampaikan, sejumlah poin yang dianggap pihaknya jadi kesewenang-wenangan penyidik KPK dalam proses penersangkaan Hasto Kristiyanto .
“Hal ini jelas bukanlah perbuatan melawan hukum, justru posisi Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP memiliki tugas untuk memastikan surat DPP PDIP yang dibuat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung agar ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku,”Artinya, lanjut Todung, KPK seolah-olah memframing bahwa perintah ini adalah bagian dari rangkaian suap yang dilakukan untuk meloloskan“Padahal justru sesungguhnya Klien Kami sebagai petugas partai sedang memperjuangkan hak dan kewenangan partai...
Todung mengupas bahwa uraian cerita KPK di atas diduga sebagai upaya menyudutkan Hasto Kristiyanto. Padahal KPK mestinya menyadari, cerita tersebut adalah konstruksi perkara yang dibangun oleh KPK pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan awal perkara ini. Sementara itu, cerita dan konstruksi perkara versi KPK tersebut telah diuji di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan hasilnya telah dituangkan pada Putusan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio dan Saeful Bahri.
KPK Hasto Kristiyanto Praperadilan Pemberantasan Korupsi Hukum
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penasihat Hukum Sebut KPK Dianggap Kelewatan Mentersangkakan HastoJPNN.com : Ada setidaknya 8 poin utama yang disampaikan Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto tentang tidak sahnya penetapan status tersangka oleh KPK.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Kritik Langkah KPK dalam Proses Hukum Hasto KristiyantoSesi FGD membahas tindakan KPK terhadap Hasto Kristiyanto dan asisten pribadinya, Kusnadi. Para ahli menyoroti ketidaksesuaian prosedur dalam pemeriksaan dan penyitaan.
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Temukan Potensi Pelanggaran Hukum oleh KPK dalam Kasus HastoFakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan Firlmy Law Firm Yogyakarta menggelar Focused Group Discussion (FGD) terhadap permohonan praperadilan Hasto Kristiyanto.
Baca lebih lajut »
Penasehat Hukum Sebut Penyidik KPK Diduga Langgar Hukum Demi Jadikan Hasto Tersangka, Begini KatanyaMenurutnya sejumlah persoalan hukum ini sangat merusak tatanan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »
Kuasa Hukum Hasto: Penyidik KPK Hanya Daur Ulang Cerita Lama, Bermasalah Secara Hukum PidanaPengacara Hasto sebut penetapan tersangka dipaksakan dan berdasarkan imajinasi penyidik.
Baca lebih lajut »
Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto Bantah Keterlibatan dalam Kasus Suap PAW DPRPengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi saksi bisu sidang praperadilan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP. Penasihat hukumnya, Patra M Zein, dengan tegas membantah keterlibatan Hasto dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Patra mengungkapkan bahwa putusan pengadilan sebelumnya tidak menemukan fakta hukum ataupun pertimbangan majelis hakim yang menghubungkan Hasto dengan sumber dana suap yang diduga berasal dari Harun Masiku.
Baca lebih lajut »