'Tugas kita itu melakukan kontrol untuk memastikan bahwa investor menjalankan ketentuan yang berlaku. Termasuk soal analisis dampak lingkungan (Amdal),' kata Sekda Pemprov NTB, Lalu Gita Ariadi.
Karena mereka menjual pemandangan yang ada di sekeliling-nya, sehingga tidak mungkin investor yang akan membangun kereta gantung Rinjani akan merusak lingkungan.
Berkaca dari pengalaman tersebut, menurut Sekda NTB, jika ada kerusakan maka pemerintah daerah tentu juga tidak akan tinggal diam untuk melakukan kontrol. Disinggung terkait adanya pro dan kontra rencana pembangunan kereta gantung tersebut, Gita menegaskan pemerintah provinsi menilai wajar. Karena mungkin rencana pembangunan tersebut belum disosialisasikan secara masif.
"Sekarang itu pola perizinan sudah dipermudah. Apalagi proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission . Jadi, orang tidak perlu datang ke kantor, dengan tiduran saja sudah bisa mengurus izin," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Simak! Menkes Ungkap Nasib PeduliLindungi Usai PPKM DicabutMenkes menjelaskan, saat ini pemerintah sudah menyiapkan payung strategi untuk integrasi satu data pemerintah.
Baca lebih lajut »
Perppu Cipta Kerja Diteken Jokowi, Guspardi PAN: DPR Perlu Teliti dan Hati-hatiGuspardi Gaus DPR memahami langkah pemerintah karena mungkin dianggap pemerintah ada kekosongan hukum.
Baca lebih lajut »
Heru Budi dan Pempus Kembali Bahas Tanggul Raksasa untuk Tanggulangi RobPemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat kembali membahas pembangunan tanggul raksasa atau NCICD.
Baca lebih lajut »
Satgasus Novel Endus Celah Korupsi Triliunan di Kasus Reklamasi TambangNovel Baswedan menyebut celah korupsi triliunan terjadi karena dana masih berada di bawah penguasaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) atau Pemerintah Kota (Pemkot)
Baca lebih lajut »
Aneh! Sudah Groundbreaking, Kereta Gantung Rinjani Belum Kantongi IzinPembangunan kereta gantung Rinjani di Lombok Tengah, NTB, ternyata belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Via: detikBali
Baca lebih lajut »
Menuju Pemilu 2024, KPU NTB Verifikasi Bakal Calon DPD RIMenjelang Pemilu 2024, KPU NTB melakukan verifikasi administrasi untuk berkas bakal calon DPD RI
Baca lebih lajut »