Sebagian rumah dinas tersebut masih ditempati pejabat lama.
REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK - Biro Pengelolaan Aset Provinsi Kalimantan Barat melakukan penertiban terhadap belasan rumah dinas yang menjadi aset pemprov Kalbar. Diketahui, sebagian rumah dinas tersebut masih ditempati pejabat lama.
Dia mencontohkan, untuk proses penyegelan rumah dinas Nakertrans, sebelum melakukan penyegelan, pihaknya telah mengikuti protap yang ada dan memberikan surat peringatan untuk mengembalikan kunci rumah. "Putusan ini juga sudah di informasikan kepada pihak yang menempati rumah dinas dan beliau sudah tau karena putusannya juga sudah keluar," jelasnya.
Penertiban rumah dinas yang menjadi aset ini menjadi prioritaskan dari temuan BPK yang langsung diidentifikasi oleh Pemprov Kalbar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tim Siber Polda Kalbar tangkap pemuda ubah lambang negaraTim Siber Polda Kalbar, menangkap seorang pemuda GP (24) asal Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah karena diduga melakukan tindak pidana ITE yaitu melakukan ...
Baca lebih lajut »
Ubah Lambang Negara, Tim Siber Polda Kalbar Amankan Seorang PemudaSubdit 5 Direktorat Reskrimsus atau Subdit Siber Crime Polda Kalimantan Barat mengamankan Gugun Putra alias Gugun Rattle...
Baca lebih lajut »
Pontianak gelar pembuatan batik tulis terpanjang se-KalbarPemkot Pontianak, Provinsi Kalbar menggelar pembuatan batik tulis terpanjang se-Kalbar, pada peringatan Hari Batik Nasional di Waterfront City, di Kampung ...
Baca lebih lajut »
Tolong! Belasan Warga Banten di Papua Minta Pulang Tapi Tak Ada OngkosBelasan orang Banten meminta bantuan Pemprov Banten agar mereka dipulangkan. Mereka mengaku ada perasaan was-was karena situasi keamanan di Papua belum kondusif... Banten Papua
Baca lebih lajut »
Pengungsi Papua, Pemprov Banten siap jemput warganyaGubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, Pemprov Banten siap menjemput belasan warga Banten yang ada di Papua jika memang menginginkan warga tersebut ingin ...
Baca lebih lajut »
Pemprov Riau Cabut Status Darurat Pencemaran Udara KarhutlaPemprov Riau menyatakan mulai 1 Oktober 2019 pihaknya menutup semua Posko Rumah Singgah atau Posko Evakuasi Korban Asap seiring berkurangnya titik api karhutla.
Baca lebih lajut »